Pemerhati Kehutanan

Peduli, Berbagi, dan Menghargai, Alam Indonesia

KEMELUT HTI DI RIAU DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN YANG LEMAH


KEMELUT HTI DI RIAU DALAM PERSPEKTIF

PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN YANG LEMAH

 

Proses peradilan atas kasus perizinan HTI di Provinsi Riau hingga saat ini masih terus berlangsung. Seperti diketahui, izin HTI yang bermasalah di Provinsi ini berawal dari adanya pelimpahan wewenang penerbitan izin HTI dari Menteri Kehutanan kepada para Gubernur dan Bupati. Pelimpahan wewenang ini tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000, tentang Pedoman Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. Sayangnya persyaratan areal izin HTI yang diterbitkan oleh para Bupati ini tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertuang dalam SK Menteri tersebut.

Berdasarkan SK Menteri tersebut areal izin HTI harus berupa tanah kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar dengan potensi kayu bulat untuk semua jenis berdiameter 10 cm tidak melebihi 5 m3 per hektar. Sementara itu dalam areal izin HTI yang diterbitkan oleh para Bupati, hampir semuanya memiliki potensi kayu bulat lebih dari 50 m3 per hektar. Dengan demikian izin HTI yang diterbitkan oleh para Bupati itu dianggap melanggar SK Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000. Oleh karena itu para Bupati yang telah menerbitkan izin HTI didakwa Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan tipikor telah merugikan Negara milyaran rupiah. Dakwaan yang sama juga ditujukan terhadap para Kepala Dinas Kehutanan yang mengesahkan RKT-nya.

Dilihat dari kacamata SK Menteri tersebut, jelas bahwa izin HTI yang diterbitkan oleh para Bupati itu telah melanggar keputusan Menteri. Namun demikian, apakah izin HTI tersebut juga melanggar Undang-Undang Kehutanan, dan bagaimana jika tidak melanggar? Pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab dan diketahui oleh semua pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di dalam Penjelasan Pasal 28 dinyatakan bahwa usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam. Dalam ketentuan tersebut di atas terdapat kata diutamakan yang mengandung pengertian adanya alternatif atau pilihan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa HTI dapat dilaksanakan dalam kawasan hutan yang tidak produktif dan dapat juga dilakukan di areal hutan yang produktif, walaupun yang diutamakan adalah areal hutan yang tidak produktif.

Sebenarnya areal hutan yang tidak produktif juga tidak hanya melulu berupa tanah kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar saja, akan tetapi areal hutan yang tidak produktif ini juga dapat berupa hutan rawang, hutan bertumbuhan kurang, dan beberapa klas hutan lainnya yang termasuk dalam katagori hutan yang tidak produktif.

Pada umumnya areal HTI yang ada di Provinsi Riau ini berupa hutan rawang yang potensi kayunya melebihi 50 m3 per hektarnya. Dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 228/Kpts-II/1990, dinyatakan bahwa hutan rawang adalah hutan yang memiliki tegakan dengan volume rata-rata kurang dari 20 m3/ha untuk pohon jenis komersial dengan diameter lebih dari 30 cm.

Dengan demikian, jika suatu areal hutan memiliki potensi kayu jenis komersial yang berdiameter di atas 30 cm sebesar 19 m3, sedangkan jenis non komersialnya sebesar 25 m3, dan kayu-kayu jenis komersial dan non komersial yang berdiameter kurang dari 30 cm sebesar 100 m3, maka areal hutan seperti ini merupakan hutan rawang yang termasuk katagori hutan yang tidak produktif, sehingga dapat dijadikan areal pembangunan HTI sesuai dengan yang dimaksud oleh Undang-Undang Kehutanan.

Berdasarkan norma yang berlaku umum, sebenarnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini PP tidak boleh bertentangan undang-undang, apalagi SK Menteri. Itulah sebabnya ketentuan tentang hutan tanaman dalam PP, mulai dari PP Nomor 34 Tahun 2002 sampai dengan PP Nomor 6 Tahun 2007 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan, dan oleh karena itu direvisi. Dengan demikian SK Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 yang ketentuan areal HTI-nya sama dengan PP Nomor 34 Tahun 2002 juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan.

Peraturan perundang-undangan Kehutanan yang telah sesuai dengan undang-undangnya baru terpenuhi dalam PP Nomor 3 Tahun 2008 yang mencantumkan kata diutamakan dalam ketentuan yang terkait dengan persyaratan areal HTI. Selengkapnya ketentuan dalam PP Nomor 3 Tahun 2008 tersebut berbunyi: Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.

Apabila diperhatikan, ternyata hanya karena tidak dicantumkannya kata diutamakan saja, maka ketentuan mengenai persyaratan areal HTI dalam PP harus direvisi beberapa kali sampai benar-benar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undangnya. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya dari sejak SK Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 sampai dengan PP Nomor 6 Tahun 2007, ketentuan yang berkaitan dengan areal hutan tanaman tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan. Sebaliknya, justru izin HTI yang diterbitkan oleh para Bupati yang arealnya berupa hutan rawang tidak melanggar Undang-Undang Kehutanan.

Walaupun izin HTI yang diterbitkan oleh para Bupati tersebut tidak melanggar undang-undang, akan tetapi sebenarnya telah berakibat terjadinya kerugian Negara. Hal ini terjadi karena adanya penebangan hutan alam yang hasilnya tidak sepenuhnya masuk ke kas Negara, melainkan ke kas perusahaan pemegang izin. Yang masuk ke kas Negara hanya berupa pungutan PSDH dan DR dari kayu-kayu hasil tebangan tersebut.

Pengenaan PSDH dan DR atas kayu hasil tebangan sebenarnya hanya cocok untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang dilakukan dengan sistem tebang pilih. Untuk HTI yang pelaksanaannya dilakukan dengan sistem tebang habis dengan pemudaan buatan sangat berbeda. Pada HTI, tegakan hutan alam yang ditebang habis dalam rangka penyiapan lahan HTI, seharusnya secara keseluruhan masuk ke Kas Negara untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kesemuanya ini terjadi sebagai akibat terdapatnya mindset yang keliru bahwa semua hasil hutan dari hutan alam cukup dikenai pungutan PSDH dan atau DR saja. Ada juga pemahaman sementara pihak yang keliru, yang menyatakan bahwa karena Negara hanya menguasai saja dan bukan memiliki sumber daya hutan, maka Negara tidak punya hak atas hasil tebangan kayu dari hutan alam. Bagaimanapun Negara sepenuhnya berhak atas hasil hutan alam yang ditebang, karena dana yang terhimpun dan dimasukkan ke dalam Kas Negara sepenuhnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat lewat program-program pembangunan.

Keteledoran telah terjadi akibat mindset yang keliru seperti tersebut di atas. Keteledoran ini baru disadari Pemerintah tahun 2009 dengan diundangkannya Permenhut Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman. Apalagi Permenhut ini kemudian dicabut karena dianggap cacat hukum, akan tetapi Permenhut yang barupun ternyata masih cacat hukum pula.

Apabila kita mau cermat, kesalahan sebenarnya telah terjadi sejak dari Undang-Undang Kehutanan. Dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja. Seharusnya dalam Pasal ini tidak setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan harus dikenakan ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Khusus untuk pemegang izin usaha pemanfaatan hutan tanaman dan izin pemanfaatan kayu (IPK), mereka wajib menyerahkan seluruh hasil penjualan tegakan hasil tebangan hutan alam ke Kas Negara. Oleh karena itu terhadap pemegang izin ini tidak perlu dikenakan kewajiban membayar PSDH dan DR atas kayu-kayu yang ditebang tersebut, karena hasil penjualan kayu dari hutan alam tersebut tidak dinikmati oleh pemegang izin, melainkan dinikmati oleh Negara. Besarnya hasil penjualan kayu tebangan hutan alam yang wajib disetorkan oleh pemegang izin ini seharusnya sebesar harga jual kayu setelah dikurangi dengan biaya produksinya.

Oleh karena itu semestinya penggantian nilai tegakan atau ganti rugi tegakan baru dapat dikenakan setelah ada revisi Undang-Undang Kehutanan. Revisi Undang-Undang Kehutanan ini seyogyanya sekaligus untuk menampung aspirasi yang menginginkan adanya Undang-Undang Pemberantasan Ilegal Loging. Sebenarnya sangat tidak beralasan jika sudah ada Undang-Undang Kehutanan, akan tetapi masih terdapat pula pihak-pihak yang menginginkan adanya Undang-Undang Pemberantasan Ilegal Loging.

Selama undang-undangnya masih belum direvisi, maka ketentuan mengenai pengenaan ganti rugi nilai tegakan atas tegakan hutan alam yang ditebang dalam rangka persiapan lahan pembangunan HTI dan perkebunan yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan, pembangunan koridor, pertambangan, dan sebagainya akan tetap bermasalah.

Apabila analisis tersebut di atas benar, maka vonis dan dakwaan kepada para Bupati dan Kepala Dinas terkait kerugian Negara karena adanya tebangan hutan alam dalam rangka penyiapan lahan HTI tidak beralasan, karena kerugian itu semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelemahan peraturan perundang-undangan kehutanan itu sendiri. Sebaliknya vonis atau dakwaan atas adanya gratifikasi merupakan hal lain jika hal itu benar terbukti. Namun demikian, adanya gratifikasi ini tidak dapat dijadikan dasar atas kerugian Negara, karena perundang-undang kehutanan yang ada hanya mewajibkan kepada pemegang izin untuk membayar PSDH dan DR atas setiap kayu dari hutan alam yang ditebang, dan ini telah dilakukan oleh para pemegang izin. Sementara itu, ketentuan mengenai penggantian nilai tegakan atau ganti rugi nilai tegakan baru diundangkan tahun 2009, yang kemudian direvisi kembali tahun 2011.

Dengan berkaca pada banyaknya kelemahan perundang-undangan kehutanan selama ini, maka Pemerintah perlu mengevaluasi kembali perundang-undangan kehutanan yang ada saat ini. Pemerintah tidak boleh lagi hanya mengeluarkan ketentuan perundang-undangan yang sangat normatif seperti misalnya: Pembangunan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran yang telah dibangun berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 614 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Campuran, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Ketentuan tersebut sangat normatif, karena ketentuan perundang-undangan mana yang akan dilanggar tetap tidak jelas. Kemungkinan besar para pejabat kementerian ini pun kalau saat ini ditanya SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 614 Tahun 1999 ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mana, bukan tidak mungkin mereka juga akan kebingungan.

Sering kali juga penjelasan atas Pasal atau ayat dalam peraturan perundang-undangan hanya berbunyi cukup jelas saja. Mungkin hal ini cukup jelas bagi mereka yang merumuskan perundang-undangan tersebut, akan tetapi tidak bagi banyak pihak yang menjadi pelaksana peraturan perundang-undangan itu.

Mudah-mudahan Pemerintah sadar atas kekurangannya selama ini dan tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang menciptakan masalah terutama kepada pelaksana peraturan itu.

Pekanbaru,  November 2011

Abdul Gafar Santoso

Pemerhati Kehutanan & Lingkungan

CDR, POTENSI YANG TERABAIKAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH


CDR, POTENSI YANG TERABAIKAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

 

 

I. Pendahuluan

1.      Latar Belakang

Sebagai wujud dari rasa syukur bangsa Indonesia atas kemerdekaan yang telah lama di perjuangkan, maka salah satu amanat dari para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah melaksanakan pembangunan. Berdasarkan sejarah pelaksanaan pembangunan bangsa selama ini kita tahu bahwa pembangunan itu meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara ini.

Penjabaran atas rencana pembangunan tersebut ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kondisi ini menggambarkan seolah-olah kegiatan pembangunan Negara ini hanya bertumpu pada anggaran yang diperoleh dan dikelola oleh pemerintah saja.

Apabila kita lebih cermat sebenarnya masih banyak dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan bangsa ini. Dana tersebut tidak harus selalu berasal dari pajak dan atau retribusi yang diperoleh dan dikumpulkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dari dunia usaha dan masyarakat. Sesungguhnya, masih banyak dana khususnya dari dunia usaha yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan terutama pembangunan di daerah. Tulisan berikut ini hanyalah sekedar contoh tentang adanya kemungkinan dana-dana yang berasal dari kegiatan dunia usaha yang seharusnya dapat diarahkan oleh pemerintah daerah guna pembangunan di daerahnya.

Dewasa ini setiap perusahaan khususnya perusahaan-perusahaan besar, kegiatan-kegiatannya sangat berdampak pada lingkungan sekitarnya. Itulah sebabnya, bahwa selain harus melakukan kajian analisis dampak lingkungan kegiatannya, perusahaan-perusahaan tersebut juga harus menyediakan dana dan melaksanakan kewajiban turut membangun wilayah lingkungan di mana kegiatannya berada. Kegiatan membangun sekitar areal kerja perusahaan ini dikenal dengan istilah Community Development Responsibility (CDR).

Dalam kegiatan sektor kehutanan misalnya, kegiatan ini telah lama dilakukan dengan nama Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Di lingkungan Perhutani  kegiatan PMDH ini dikenal dengan Program/Proyek MALU (Mantri-Lurah), berupa kerjasama antara KRPH dengan Kepala Desa dalam membangun desa yang bersangkutan dengan dana dari Perhutani.

Pemanfaatan dana CDR juga merupakan salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah, apalagi setelah banyak Peraturan Daerah (Perda) yang baru-baru ini dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Terlebih hampir keseluruhan Perda tersebut mengatur tentang pajak dan retribusi. Dengan dibatalkannya Perda yang mengatur tentang pajak-pajak daerah dan retribusi ini sudah barang tentu banyak pendapatan daerah yang hilang. Dengan demikian kesempatan membangun daerah yang selama ini dibiayai dari sumber-sumber pendapatan tersebut menjadi hilang.

2.      Maksud dan Tujuan

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kemungkinan pemanfaatan dana dari dunia usaha guna menunjang pembangunan di daerah antara lain lewat pemanfaatan dana Community Development Responsibility (CDR) yang dananya berasal dari dana perusahaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh perusahaan bersama masyarakat desa di mana perusahaan tersebut beraktifitas.

Adapun tujuannya adalah tercapainya percepatan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

3.      Batasan Penulisan

Pokok bahasan berikut ini dibatasi pada suatu daerah tertentu saja sekedar sebagai salah satu contoh, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi daerah lainnya. Untuk itu penulis memilih Provinsi Riau sebagai daerah contoh dalam penulisan ini. Sedangkan dari dunia usaha juga akan dibatasi pada sektor-sektor yang berkembang secara luas seperti sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan. Cakupan areal kegiatan ketiga sektor ini cukup luas dan sudah barang tentu dampaknya terhadap lingkungan juga cukup luas.

II. Ruang Lingkup Studi

1.      Keadaan Geografis

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi di Sumatera yang memiliki luas wilayah 8.915.016 Hektar. Wilayah ini terletak diantara 01o05’00” LS dan 02o25’00” LU, serta antara 100o00’00” BB dan 105o05’00” BT (Riau Dalam Angka 2010).

Provinsi ini memiliki 15 sungai dengan empat sungai utama yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan masyarakat. Keempat sungai utama tersebut adalah Sungai Siak (300 km), Sungai Rokan (400 km), Sungai Kampar (400 km) dan Sungai Indragiri (500 km). Sungai-sungai tersebut mengalir dari Barat ke Timur dan bermuara ke Laut Cina Selatan dan Selat Malaka.

Batas-batas wilayah Provinsi Riau adalah:

  1. Sebelah Utara = Selat Malaka dan Provinsi Sumut.
  2. Sebelah Timur = Kepulauan Riau dan Selat Malaka.
  3. Sebelah Selatan = Provinsi Jambi dan Provinsi Sumbar.
  4. Sebelah Barat = Provinsi Sumbar dan Provinsi Sumut.

Provinsi Riau saat ini terbagi dalam 10 Kabupaten dan dua Kota masing-masing adalah sebagai berikut :

  1. Kabupaten Rokan Hulu dengan Ibukota Pasir Pengaraian.
  2. Kabupaten Rokan Hilir dengan Ibukota Bagan Siapi-Api.
  3. Kabupaten Kampar dengan Ibukota Bangkinang.
  4. Kabupaten Bengkalis dengan Ibukota Bengkalis.
  5. Kabupaten Siak dengan Ibukota Siak Sri Indrapura.
  6. Kabupaten Pelalawan dengan Ibukota Pangkalan Kerinci.
  7. Kabupaten Teluk Meranti dengan Ibukota Selatpanjang.
  8. Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukota Tembilahan.
  9. Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibukota Rengat.
  10. Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibukota Taluk Kuantan.
  11. Kota Pekanbaru.
  12. Kota Dumai.

2.      Tanah dan Iklim

        Dari luas daratan Provinsi Riau yang lebih dari 8 juta hektar sebagian besar jenis tanahnya adalah organosol dan gley humus dengan luas ± 5,6 juta hektar, podsolik merah kuning dengan luas ± 2,16 juta hektar dan sisanya adalah tanah podsol. Tanah-tanah jenis ini pada umumnya memiliki kesuburan yang rendah dan bersifat asam. Oleh karena itu pemanfaatan untuk usaha pertanian memerlukan pupuk yang tidak sedikit.

Provinsi ini memiliki iklim basah, bahkan hampir sepanjang tahun. Curah hujan rata-rata berkisar antara 1000 mm3 hingga 3000 mm3 pertahun. Iklim seperti ini cukup menguntungkan bagi usaha pertanian. Tentu saja dalam kondisi yang berlebihan akan berakibat banjir dan hal seperti ini tentu tidak baik bagi kegiatan apapun.

Berdasarkan data klimatologi curah hujan tertinggi dalam tahun 2009 terjadi di Kabupaten Kampar sebesar 3.349 mm3, kemudian disusul oleh Kota Pekanbaru sebesar 3.214 mm3 dan curah hujan terendah terjadi di Kota Dumai sebesar 635 mm3.

Berdasarkan catatan Stasiun Meteorologi Simpang Tiga, suhu udara rata-rata di Kota Pekanbaru sebesar 23o C, dengan suhu maksimun 36o C dan minimum 21o C.

3.      Kependudukan

Berdasarkan hasil olah cepat sensus penduduk tahun 2010 (SP 2010), jumlah penduduk di Provinsi Riau tercatat 5.543.031 jiwa, dari keseluruhan jumlah tersebut 2.854.989 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 2.688.042 jiwa adalah perempuan.

Sementara itu jumlah rumah tangga tercatat sebanyak 1.337.034 rumah tangga dengan rata-rata 4 jiwa per rumah tangga. Berdasarkan catatan SP 2010 tersebut, penduduk banyak terkonsentrasi di Kota Pekanbaru yakni sebesar 903.902 jiwa (16,31 %). Kabupaten yang tercatat berpenduduk paling sedikit adalah Kabupaten Teluk Meranti sebesar 176.371 jiwa (3,18 %).

Keadaan penduduk Provinsi Riau selengkapnya terdapat dalam tabel 1.

Tabel 1.  Jumlah Penduduk Per Kabupaten/ Kota Provinsi Riau Tahun 2010.

Kabupaten/ Kota

Regency/ City

Penduduk

Population

Laki-laki

male

Perempuan

Female

Jumlah

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

01  Kuantan Singingi

02  Indragiri Hulu

03  Indragiri Hilir

04  Pelalawan

05  Siak

06  Kampar

07  Rokan Hulu

08  Bengkalis

09  Rokan Hilir

10  Kepulauan Meranti

71  Pekanbaru

73  Dumai

149.368

186.989

340.299

159.247

196.814

353.787

245.636

257.200

283.758

  90.577

459.533

131.781

   141.676

   175.972

   322.006

   143.774

   180.418

   332.243

   229.375

   241.184

   268.675

     85.794

   444.369

   122.556

  291.044

  362.961

  662.305

  303.021

  377.232

  686.030

  475.011

  498.384

  552.433

  176.371

  903.902

  254.337

Jumlah/ Total     2.854.989

2.688.042

      5.543.031

Sumber : Hasil Olah Cepat Sensus Penduduk 2010.

Terkait dengan tingkat kesejahteraan penduduk, dari data jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2008-2009, nampak adanya penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Berdasarkan data persentase penduduk miskin, tercatat penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupten Pelalawan yakni sebesar 18,63% pada tahun 2008, dan menurun menjadi 16,71% pada tahun 2009. Sementara itu di Pekanbaru sebagai daerah dengan persentase penduduk miskin terendah pada tahun 2008 tercatat sebesar 3,63% justru pada tahun 2009 naik menjadi 3,92%  Hal ini mungkin terjadi sebagai akibat adanya perpindahan penduduk miskin dari luar Pekanbaru yang mencari pekerjaan di kota ini.

Data jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan Provinsi Riau adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini (tabel 2).

Tabel 2.  Jumlah, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Provinsi Riau.

Kabupaten/ Kota

Regency/ City

Jumlah Penduduk Miskin

Number of Poor Population

(000)

Persentase Penduduk Miskin

Percentage of Poor Population

(%)

Garis Kemiskinan

Proverty Line

(Rp)

2008

2009

2008

2009

2008

2009

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(8)

(9)

01  Kuantan Singingi

02  Indragiri Hulu

03  Indragiri Hilir

04  Pelalawan

05  Siak

06  Kampar

07  Rokan Hulu

08  Bengkalis*

09  Rokan Hilir

71  Pekanbaru

73  Dumai

47,35

40,62

92,39

54,57

23,85

71,57

75,16

69,80

61,27

29,74

18,35

  42,74

  35,98

  80,60

  50,71

  20,19

  65,58

  68,01

  63,43

  55,96

  33,42

  15,65

  16,51

12,05

13,19

18,63

  7,09

11,45

18,05

  8,94

10,59

  3,63

  7,42

14,42

10,25

11,11

16,71

  5,71

10,04

15,49

  7,91

  9,32

  3,92

  6,08

242.455

231.894

217.031

286.761

245.192

241.279

288.961

255.670

185.264

241.428

256.806

299.369 269.484

219.841

331.024

247.965

257.508

289.554

295.967

227.571

300.852

261.859

Jumlah/ Total  584,68

532,26

10,79

  9,45

240.811

270.504

Catatan : * Termasuk kabupaten Kepulauan Meranti yang masih tercatat di kabupaten Bengkalis.

Sumber Survei Sosial Ekonomi Nasional,2008-2009.

               Dilihat dari sudut mata pencahariannya penduduk di daerah ini sebagian terbesar bekerja di sektor pertanian. Pada urutan kedua mereka bekerja di sektor perdagangan dikuti kemudian oleh sektor jasa. Pekerjaan di sektor pertanian yang mendominasi lapangan kerja di daerah ini tentu banyak dipengaruhi sifat agraris yang dicirikan oleh penggunaan lahannya yang didominasi oleh sektor pertanian.

Oleh karena itu dengan adanya kegiatan CDR dari perusahaan-perusahaan perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang pada umumnya berlokasi di desa-desa, sangat diharapkan akan terjadi penurunan jumlah penduduk miskin tersebut di atas. Hal ini akan dapat terjadi manakala perusahaan-perusahaan yang bersangkutan benar-benar melaksanakan secara baik dan benar program-program CDR-nya. Selain itu program CDR juga diharapkan dapat mengurangi perpindahan penduduk dari desa ke kota-kota untuk sekedar mencari pekerjaan.

Berikut ini gambaran kondisi lapangan kerja di Provinsi Riau dalam tiga tahun terakhir yang menyerap tenaga kerja usia produktif ( 15 tahun ke atas).

Tabel 3. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Seminggu Menurut Lapangan Usaha Utama.

Lapangan Usaha

 

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas

 

Februari

2008

Agustus

2008

Februari

2009

Agustus

2009

Februari

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

 

1. Pertanian

   

2. Pertambangan dan Penggalian

   

3. Industri Pengolahan

   

4. Listrik Air dan Gas

  

5. Bangunan dan Konstruksi

  

6. Perdagangan Rumah Makan dan Hotel

7. Angkutan dan Komunikasi

   

8. Keuangan dan Asuransi

   

9. Jasa-Jasa

 

46,7

       2,9

5,4

0,2

5,9

17,2

5,9

1,4

14,3

49,3

 

2,3

4,3

0,3

5,2

17,6

5,6

0,9

13,5

45,9

 

3,8

4,9

0,2

6,0

18,2

5,7

1,2

14,0

48,4

 

2,1

5,8

0,5

4,8

18,2

4,8

1,5

13,9

43,9

 

2,6

5,4

0,2

5,5

19,3

4,3

1,7

17,1

Jumlah/ Total    100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sumber : Sakernas 2008-20.

  1. Penggunaan lahan

         Data penggunaan lahan di Provinsi Riau ini termasuk yang paling susah dijadikan pegangan. Hal ini disebabkan oleh statisnya data kawasan hutan yang relatif tidak berubah jumlah luasnya sejak ketetapan tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), walaupun sebenarnya kondisinya telah banyak berubah.

        Berdasarkan data statistik tahun 2010 luas areal tanaman pangan sebesar 2.965.251,20 Ha, perkebunan seluas 3.084.770 Ha dan Kehutanan yang terdiri atas Hutan Lindung (HL) 228.793,82 Ha, Hutan Suaka Alam  seluas 531.852,65 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 1.605.762,78 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebesar 1.815.949,74 Ha, Hutan Bakau 138.433,62 Ha, dan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) seluas 4.277.964,39 Ha.

        Dari data tersebut diatas, barangkali data luas hutan yang dapat dikonversi (HPK) merupakan data yang paling tidak up to date. Banyak perubahan kawasan hutan yang kemudian menjadi ladang, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain yang tidak dilakukan pencatatan ulang dan updating, menjadikan data penggunaan lahan di Provinsi Riau sangat tidak akurat. Dari luas areal tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan di luar HPK saja, luasnya telah mencapai 10.370.813,81 Ha, jauh di atas luas keseluruhan wilayah provinsi ini.

        Kondisi seperti ini disebabkan antara lain oleh tidak adanya ketaatan masyarakat dan aparatur terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada serta adanya kepentingan-kepentingan lain. Kondisi seperti ini juga dimungkinkan terjadi akibat  lemahnya peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh misalnya adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat, namun sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan tersebut belum juga ada. Sementara itu Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang sangat kental dengan adat istiadat masyarakat hukum adat.


III. Pembahasan

 

III. 1. Sektor-sektor yang Berpeluang

Meskipun banyak sektor yang berpeluang dapat dilibatkan dalam pembangunan daerah melalui pemberdayaan dana CDR, namun sebagaimana batasan penulisan di atas, dalam tulisan ini dibatasi pada sektor Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan dan Industri Pengolahan produk-produk ketiga sektor tersebut.

 

III.              1. 1. Perkebunan

Berdasarkan data Perkebunan Provinsi Riau tahun 2009, jenis-jenis komodisi perkebunan yang dikembangkan oleh Perusahaan, Perkebunan BUMN maupun BUMS meliputi karet, kelapa hibrida, kelapa sawit, kakao dan sagu. Berikut dibawah ini data luas Perkebunan Besar Negara (PBN) maupun Perkebunan Besar Swasta (PBS) tahun 2009 di Provinsi Riau.

 

Tabel 4.  Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2009 dari areal PBN dan PBS.

No

komoditi

Luas Areal (Ha)

Produksi (Ton)

PBN

PBS

1

2

3

4

5

Karet

Kelapa Hibrida

Kelapa Sawit

Kakao

Sagu

10.901

-

19.545

-

-

   9.392

 12.253

849.597

    3.000

  20.000

     38.659

     24.612

3 274.264

       3.128

     69.836

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2010.

 

Berkaitan dengan data tersebut di atas dari sektor perkebunan ini penulis akan membatasi hanya pada komoditi kelapa sawit. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan data yang ada. Selain itu untuk sekedar contoh barangkali satu komoditi ini cukup mewakili, mengingat luasnya yang sangat dominan.

Berdasarkan data tersebut di atas dan harga jual produk kelapa sawit yang berlaku saat ini sebesar ± Rp. 1.700,- perkilogram TBS, maka apabila untuk setiap kilogram hasil kelapa sawit dikeluarkan biaya CDR sebesar 1% saja akan terdapat dana CDR sebesar ± Rp. 55,66 milyar.

Besarnya dana CDR tersebut sudah barang tentu akan berfluktuasi sejalan dengan fluktuasi harga produk dan besarnya produksi perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya. Namun berdasarkan trend atau kecenderungan kebutuhan dunia akan minyak nabati, maka peluang meningkatnya dana CDR akan semakin besar dari tahun ke tahun.

Apabila setiap perusahaan baik PBN maupun PBS dari semua jenis usaha perkebunan melaksanakan CDR, tentulah dana CDR dari sektor perkebunan ini tidak hanya sebesar Rp. 55,66 milyar saja akan tetapi bisa lebih dari Rp. 65 milyar. Hal ini akan menjadi lebih besar lagi jika dana CDR tersebut dapat disediakan lebih dari 1%.

III.              1. 2. Kehutanan

Untuk sektor kehutanan, kegiatan yang akan penulis kemukakan adalah kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI). Berdasarkan data saat ini tidak kurang dari 2,1 Juta hektar kegiatan HTI beroperasi di Provinsi Riau. Hampir keseluruhan kegiatan HTI di Provinsi Riau hasilnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik pulp dan kertas. Untuk itu daur tanaman HTI ini cukup pendek yakni 5 (lima) tahun. Oleh karena itu setiap tahun akan selalu ada tebangan/ penyiapan lahan dan penanaman seluas ± 442.000 Ha, dengan demikian setiap tahun akan tersedia tidak kurang dari Rp. 60 milyar dana CDR dari kegiatan HTI di Provinsi ini.

Kegiatan di sektor kehutanan yang mengutamakan asas kelestarian mengharuskan terbentuknya kelas hutan yang normal. Mengingat daur tanaman HTI ini 5 (lima) tahun maka dapat dipastikan, setiap tahun setiap perusahaan wajib mengusahakan agar terdapat 5 (lima) kelas hutan dengan luasan yang relatif sama. Oleh karena itu besarnya dana CDR yang harus disediakan perusahaan HTI relatif tetap dari tahun ke tahun yakni sebesar 1 % atau lebih dari biaya tanaman sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No  P  64/Menhut-II/2009.

Dengan demikian besarnya dana CDR dari kegiatan HTI juga relatif tetap dari tahun ke tahun. Selain dari kegiatan HTI, dana CDR juga dapat tersedia dari kegiatan Pengusahaan Hutan Alam dan Hutan Tanaman Rakyat untuk hutan alam di Provinsi Riau relatif kecil. Sementara itu Hutan Tanaman Rakyat (HTR) juga masih terbatas sekali. Setidak-tidaknya peluang tersedianya dana CDR dari lahan hutan ini cukup tersedia selain dari HTI.

III.              1. 3. Pertambangan

Dari Provinsi Riau komoditi pertambangan yang terkenal adalah minyak bumi. Untuk tahun 2009 tidak kurang dari 12,2 juta barel minyak bumi dihasilkan dari Provinsi ini. Hasil tersebut cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sebelumnya dihasilkan hampir 148 juta barel di tahun 2007 dan hampir 144 juta barel di tahun 2008.

Selain minyak bumi, bahan tambang yang lain berupa batu bara cenderung meningkat hasilnya dan untuk gambut ada kecenderungan hasilnya menurun dari tahun ke tahun. Produksi batu bara pada tahun 2007 sebesar 1.546.599,267 metrik ton. Untuk tahun 2008 turun menjadi 1.274.180,78 metrik Ton, dan tahun 2009 menjadi sebesar 3.008.063,19 metrik Ton. Gambut tahun 2007 sebanyak 483.616 Ton turun menjadi 452.907,54 Ton di tahun 2008 dan tahun 2009 hanya menghasilkan 167.211,20 Ton  Hal ini terjadi barangkali diakibatkan oleh gencarnya kampanye anti eksploitasi lahan gambut akhir-akhir ini. Bahan tambang lain yang berpeluang dapat menyediakan dana CDR adalah gas bumi.

Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan pertambangan tersebut di atas di kelola oleh perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, peluang untuk dapat mendayagunakan dana CDR bagi pembangunan daerah juga cukup terbuka dari sektor pertambangan.

III.             1. 4. Industri Pengolahan

Untuk Industri Pengolahan ini penulis fokuskan pada industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Walaupun demikian tidak banyak data yang dapat dihimpun dari dana CDR sektor industri ini, baik besar maupun kebijakannya. Oleh karena itu, jika sektor ini juga melaksanakan kegiatan CDR dengan dana setidak-tidaknya sebesar 1% dari nilai hasil produksinya, maka dana CDR yang dapat dimanfaatkan dar sektor ini akan sangat besar pula.

Berikut ini data jumlah perusahaan dan tenaga kerja industri besar dan sedang sebagaimana tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang di  Provinsi Riau Yang Telah Disesuaikan.

No.

Klasifikasi Industri

Jumlah

Perusahaan

Tenaga Kerja

2007 r)

2008

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

4

5

6

7

Industri Makanan dan Minuman

 

Industri Pengolahan Tembakau/ Industri Tekstil/ Industri Barang-barang dari Batu bara, Persilangan Minyak Bumi & Pengolahan Gas Bumi

 

Industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya

 

Industri Kertas, barang-barang dari kertas dan sejenisnya

 

Industri Karet, barang dari karet dan barang plastik

 

Industri Barang Galian bukan Logam

 

Industri Furnitur dan Industri Pengolahan lainnya

127

    4

  12

    5

  16

    4

    9

30 028

     630

  7 469

13 077

  2 244

     210

     720

28 946

     655

  5 002

13 543

  3 242

     262

     614

Jumlah/ Total

179

54 378

52 228

Sumber : Riau Dalam Angka 2010 Yang Telah Disesuaikan.

III. 2. Peran Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha

Dari uraian-uraian di atas, seyogyanya Pemerintah Daerah lewat Dinas-Dinas terkait perlu segera menginventarisasi perusahaan-perusahaan dalam wilayah kerjanya masing-masing. Dari data masing-masing perusahaan perlu diketahui luas areal kerja perusahaan-perusahaan yang bersangkutan, letak kedudukan arealnya berada di desa mana produktivitas usahanya serta program kerja CDR-nya.

III. 2. 1. Peran Pemerintah

Dari data perusahaan yang bersangkutan, dinas terkait dapat menetapkan arahan kepada desa-desa yang akan menjadi areal kegiatan CDR perusahaan-perusahaan tersebut. Desa sebagai bagian terbawah dari unsur Pemerintahan sesuai arahan dari tingkat kabupaten mengajukan rencana kerjanya ke Kecamatan untuk di bawa ke tingkat kabupaten.

Arahan atas program dan rencana kerja oleh tingkat kabupaten ini sangat penting. Satu dan lain hal adalah agar rencana kerja pembangunan desa dengan dana CDR tetap dalam kerangka pembangunan daerah dan nasional. Dengan arahan tersebut Pemerintah Kabupaten juga dapat melakukan kontrol atas pelaksanaannya kelak. Tanpa peran Pemerintah Daerah, boleh jadi banyak perusahaan yang semestinya menjalankan CDR nya justru tidak melakukannya. Hal demikian ini sudah barang tentu merupakan kerugian bagi desa dan daerah yang bersangkutan.

Mungkin juga terjadi perusahaan telah menjalankan program CDR-nya. Namun bukan tidak mungkin program itu hanyalah untuk keuntungan perusahaan saja. Misalnya dari sudut besarnya dana dan penggunaannya tidak sesuai untuk pembangunan desa karena tidak terarah.

III. 2. 2. Peran Masyarakat

Masyarakat selain merupakan pelaku pembangunan, pengguna hasil-hasil pembangunan, juga berperan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan, dengan demikian peran masyarakat ini sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan. Sayang sekali besarnya jumlah anggota masyarakat kita ini tidak disertai dengan kualitas mereka yang memadai, oleh karena itu terkadang justru banyaknya masyarakat dengan kualitas yang tidak memadai ini menjadi beban dan bahkan menghambat pembangunan.

Berkaitan dengan itu pula, maka Pemerintah berkewajiban meningkatkan kualitas masyarakat lewat dunia pendidikan. Dari data susenas 2009 sebanyak 2,87% penduduk Provinsi Riau tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah, sebanyak 20,58% tidak tamat sekolah dan 26,55% merupakan tamatan Sekolah Dasar, selanjutnya 19,66% tamat SLTP, 18,93% tamat SMU, sebesar 5,91% tamat SMU Kejuruan dan Sisanya merupakan tamatan Diploma dan Strata.

Yang cukup menarik adalah jumlah Sarjana baik SI, SII maupun SIII yang mencapai 3,62% dari total penduduk Provinsi Riau, dengan demikian peran para sarjana ini sangat strategis untuk memajukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi ini. Dengan meningkatnya kualitas SDM, maka di harapkan beban sewaktu berkurang, begitu juga dengan hambatan pembangunan.

Di sisi lain, dengan adanya peningkatan kualitas SDM, selain dapat mengurangi beban sewaktu dan dapat mengurangi hambatan dalam pembangunan, SDM yang berkualitas tersebut juga diharapkan dapat memberikan kontrol sehat yang dapat meningkatkan kualitas hasil pembangunan itu sendiri, dan juga ikut berperan serta menjadi pelaksana pembangunan yang berkualitas.

Seyogyanya ada anggota kelompok masyarakat yang memang mempunyai kemampuan berinteraksi dalam pembangunan ikut terlibat dari sejak perencanaan pembangunan. Dengan keterlibatannya ini diharapkan yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan pembangunan sekaligus melakukan kontrol.

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, maka yang bersangkutan dapat segera melakukan koreksi, dan dengan adanya tindakan koreksi yang cepat, maka pelaksanaan pembangunan akan dapat selesai tepat waktu serta efisien dalam pemanfaatan dananya.

Dalam pelaksanaan CDR, masyarakat merupakan mitra kerja perusahaan, seharusnya memiliki kedudukan yang setara dengan perusahaan. Oleh karena itu pelaksanaan CDR akan betul-betul terarah dan terkontrol dengan baik. Hasil pelaksanaan CDR tersebut juga akan memuaskan kedua belah pihak. Jika kedudukan kedua belah pihak ini tidak setara, maka arah pelaksanaan CDR dapat di selewengkan sesuai dengan keinginan pihak yang lebih dominan. Akibatnya hasilnya dapat menimbulkan kekecewaan pihak-pihak yang lemah.

III. 2. 3. Peran Dunia Usaha

Badan Usaha baik milik negara maupun swasta merupakan lokomotif pembangunan ekonomi bangsa. Sebagai suatu unit usaha ekonomi Badan usaha sudah barang tentu berorientasi pada profit, terlebih-lebih Badan Usaha Swasta (BUMS)  Dengan adanya profit oriented walaupun merupakan kewajiban, perusahaan pasti berusaha menekan pengeluarannya sekecil mungkin. Tanpa adanya kontrol pihak luar, bila mungkin CDR, yang merupakan kewajiban sosial bagi perusahaan tidak dijalankan dengan sepenuh hati. Hanya perusahaan yang memahami betul peran CDR bagi keamanan usahanya, yang menjalankan CDR dengan benar dan baik. Mungkin belum banyak perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Itulah sebabnya maka diperlukan peran Pemerintah dalam pembinaan dan kontrol setiap aktifitas perusahaan dalam wilayahnya.

Apabila dibandingkan kegiatan sektor perkebunan dan kehutanan misalnya, dari dahulu hingga saat ini pun rentabilitas usaha perkebunan lebih tinggi daripada kehutanan. Dari usaha di bidang HTI misalnya, CDR sebagai kegiatan kelola sosial ditetapkan ± 1% dari setiap hektar kegiatan penanaman. Setelah panen, setiap m³ kayu uang yang dihasilkan juga wajib dikenakan PSDH-nya. Oleh karena itu semestinya pada usaha perkebunan perusahaan dapat menyediakan dana CDR lebih dari 1% terhadap setiap kilogram produk kebun yang dihasilkannya. Di antara sektor-sektor tersebut diatas, barangkali kegiatan di sektor pertambangan yang paling tertutup. Sektor ini sangat padat modal dan teknologi, menggarap sumber daya yang tidak terbarukan (non renewable), namun dapat difungsikan sebagai penggerak pembangunan yang memberikan efek ganda yang besar.

Pengaruh terhadap lingkungan dari kegiatan pertambangan terutama yang bersifat terbuka horizontal sangat besar, oleh karena itu semestinya pelaksanaan CDR dari kegiatan pertambangan harus lebih besar dibanding sektor-sektor lain meksipun resiko finansial kegiatan ini juga besar. Untuk itu pemerintah perlu lebih mendorong perusahaan-perusahaan pertambangan agar lebih transparan dalam melaksanakan program-program CDR-nya.

IV. Kesimpulan

  1. Walaupun mungkin kecil bagi Provinsi Riau, namun dana CDR sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah. Dengan dana yang dapat mencapai ratusan milyar rupiah setiap tahun, kegiatan CDR akan sangat membantu pelaksanaan program pengentasan kemiskinan daerah ini.
  2. Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan serta industri pengolahannya adalah contoh bagi adanya peluang untuk memanfaatkan dana kegiatan CDR ini.
  3. Pemerintah Daerah seharusnya sangat berkepentingan untuk mendorong perusahaan-perusahaan agar melaksanakan kegiatan CDR-nya secara baik dan benar serta bermitra dengan masyarakat setempat.
  4. Pemerintah daerah juga berkewajiban membina dan mendayagunakan kelompok-kelompok masyarakat agar mampu menjadi mitra kerja setara bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CDR.
  5. CDR dapat membantu Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan daerahnya akibat sulitnya menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu mengabaikan potensi CDR merupakan suatu kekeliruan.

V. Kepustakaan

 

  1. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Komisariat Provinsi Riau. Data Luas HTI Provinsi Riau 2009.
  2. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Riau Dalam Angka 2010.
  3. Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Data Statistik Perkebunan Perkebunan Provinsi Riau 2009.

Pekanbaru,   9 Januari 2011

Ir. Abdul Gafar Santoso

Sekali lagi tentang Sopir Angkutan Kayu dan Sopir Mercy


Sekali lagi tentang Sopir Angkutan Kayu dan Sopir Mercy


Dalam tulisan saya yang lalu telah saya gambarkan betapa berbedanya nasib sopir angkutan kayu dibandingkan dengan sopir Mercy yang ibarat langit dan bumi. Betapa tidak, Sopir angkutan kayu legalitas kayunya ditentukan oleh faktur angkutan kayu dan Sopir Mercy legalitas Mercynya ditentukan oleh STNK mobilnya. Nasib keduanya berbeda jauh manakala masa berlakunya faktur dan STNK terlewatkan. Bagi kayu yang masa berlakunya faktur telah lewat tiga hari harus disidang di Pengadilan dengan vonis satu tahun enam bulan penjara ditambah denda dan biaya perkara. Sedangkan untuk sopir Mercy sama sekali tidak dipenjara karena cukup membayar tilang dan bayar denda keterlambatan STNK saja.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa perlakuan terhadap faktur dan STNK bias berbeda yang berakibat nasib sopirnya berbeda?

Pada kasus yang pernah terjadi, kayu akasia yang diangkut Sopir tersebut sah menurut hukum karena berasal dari areal IUPHHK-HTI. Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Pasal 38 ayat (4) bahkan ditetapkan bahwa: Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTI merupakan asset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku. Dari Pasal 28 ayat (4) PP No. 6 Tahun 2007 ini dapat disimpulkan bahwa kayu hasil tanaman merupakan milikn perusahaan. Jadi walaupun fakturnya telah terlewati masa berlakunya, sepanjang jenis dan volume kayunya sama dengan yang tertera dalam faktur seharusnya tidak dapat membatalkan keabsahan kayu tersebut. Sebaliknya mobil Mercy yang STNK-nya telah terlewati masa berlakunya, maka mobil tersebut juga tidak akan diperlakukan sebagai barang illegal (mobil curian).

UU Kehutanan sendiri dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) huruf h menyatakan:

Yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti.

Apabila antara isi dokument surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti.

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) huruf h tersebut di atas sama sekali tidak menyatakan perihal masa berlakunya surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai salah satu faktor penentu sah tidaknya hasil hutan yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 50 ayat (2) huruf h tersebut di atas hanya menyatakan bahwa: pada waktu dan tempat yang sama keadaan fisik hasil hutan baik jenis, jumlah, maupun volumenya, harus sama dengan yang tertera dalam surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut agar hasil hutan tersebut dinyatakan sah. Sebagai contoh misalnya: pada tanggal 10 Januari 2010 ditemukan si Bulan mengangkut kayu meranti tiga potong, kayu balam empat potong, dan kayu punak enam potong. Dari pemeriksaan ternyata jenis kayunya sama persis antara fisik dengan isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan. Begitu juga dengan jumlah maupun volume masing-masing potongan kayu juga sama. Jadi kayu-kayu tersebut seharusnya sah menurut UU.

Pertanyaan selanjutnya: apabila keadaan fisik hasil hutan tersebut sama persis dengan isi dokumen, akan tetapi masa berlakunya dokumen hasil hutan tersebut telah terlewati, peraturan mana yang dilanggar?

Untuk pertanyaan tersebut saya berpendapat bahwa si Bulan sama sekali tidak melanggar UU. Karena tidak melanggar UU, seharusnya si Bulan tidak dapat dipidana penjara. Seharusnya kepada si Bulan hanya dikenai sanksi administratif saja. Hal ini serupa dengan sopir Mercy yang STNK mobilnya telah terlewati masa berlakunya oleh Hakim hanya didenda tilang dan didenda waktu mengurus perpanjangan STNK. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, seseorang dipidana manakala dia terbukti telah melanggar UU. Bahkan seseorang yang melanggar PP saja hanya dikenai sanksi administratif saja, apalagi kalau hanya melanggar Peraturan Menteri.

Untuk itu seharusnya peraturan perundang-undangan tata usaha kayu atau hasil hutan pada umumnya perlu dilakukan reformasi. Diakui atau tidak perundang-undangan yang terkait dengan tata usaha kayu kita sebagian besar masih bernafaskan peraturan jaman kolonial. Kata-kata dikuasai oleh Negara atas sumber daya alam tidak seharusnya menghapus hak-hak pribadi. Hasil Hutan termasuk kayu apabila diperoleh secara sah dan telah dibayar semua kewajibannya kepada Negara (PSDH, DR, dan sebagainya) dan telah disertai dan dilengkapi dokumen secara benar haruslah dinyatakan sebagai hak pribadi yang sah dari pemiliknya atau yang menguasai atau yang mengangkutnya.

Di masa lalu, hutan hanya diurus dan dikelola oleh Negara dari sejak jaman penjajahan, lalu oleh Jawatan Kehutanan, kemudian oleh Departemen Pertanian. Setelah dibentuk PN Perhutani di Jawa yang kemudian menjadi Perum Perhutani dan Perusahaan Kehutanan Negara di Kalimantan yang kemudian menjadi PT Inhutani dan akhirnya meluas pula ke Sumatera. BUMN-BUMN tersebut diberikan tugas dan wewenang mengelola hutan-hutan selain Pemerintah Daerah. Jadi wajar kalau hasil hutan waktu itu sepenuhnya dikuasai oleh Negara. Akan tetapi setelah adanya hak pengelolaan hutan yang diberikan kepada perorangan dan badan-badan usaha, bahkan hutan rakyat atau hutan milik yang berkembang luas, bagaimana mungkin tata usaha kayunya masih saja bernafaskan peraturan masa lalu.

Coba saja Polisi atau Jaksa atau Hakim yang pernah menangani kayu-kayu milik yang dokumen keabsahan kayunya telah kadarluarsa dan divonis hukuman penjara, juga memiliki kayu dari hasil tanaman sendiri. Sebagai hamba hukum saya yakin kalau mereka mau memanfaatkan kayu-kayu hasil hutan tanamannya sendiri, mereka pasti mengurus izin pemanfaatannya kepada pihak yang berwenang. Nah kalau karena sesuatu sebab masa berlaku dokumennya telah kadarluarsa (misalkan terlewat 10 hari), apakah yang bersangkutan juga merasa patut dipidana penjara dan kayunya disita? Saya yakin beliau-beliau itu pasti akan bersiteguh bahwa: kayu-kayu ini milik pribadi saya, bukan dari mencuri punya orang lain apalagi dari hutan Negara. Ini hasil tanaman sendiri, mengapa harus disita dan harus dipidana penjara, dan berbagai argumentasi lainnya.

Contoh lain misalnya ada Polisi atau Jaksa atau Hakim yang tinggal di Medan atau Padang membeli kayu jati dari Perum Perhutani di Cepu. Kayu jati tersebut kemudian diangkut ke Medan atau Padang. Sudah barang tentu kayu-kayu tersebut dilengkapi dengan FA-KB untuk keabsahan kayu-kayunya. Andaikata masa berlakunya FA-KB kayu-kayu tersebut ditetapkan 15 hari, akan tetapi karena berbagai hambatan di jalan, begitu sampai di Jambi ternyata dari hasil pemeriksaan FA-KBnya telah terlambat dua hari. Apabila FA-KB tersebut belum ada legalitas dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa telah terjadi keterlambatan akibat hambatan dijalan dan diberikan perpanjangan masa berlaku FA-KB tersebut, maka kayu-kayu tersebutberdasarkan pengalaman selama ini pasti dinyatakan sebagai kayu illegal. Akibatnya sopir dipidana penjara, kayu dan kendaraan pengangkut disita.

Pertanyaannya: Bagaimana sikap Polisi atau Jaksa atau Hakim yang memiliki kayu-kayu tersebut?

Saya hanya ingin mengetuk hati nurani pihak-pihak yang berwenang menyiapkan peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum utamanya, tolonglah dengan jernih pikirkan lagi perundang-undangan tata usaha kayu dan hasil hutan yang selama ini. Telaah kembali proses dan hasil persidangan kasus-kasus kehutanan selama ini dari sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga dijatuhkannya vonis Pengadilan. Semoga tulisan ini ada manfaaatnya.

Pekanbaru, November 2010

 

Ir. Abdul Gafar Santoso

Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan

Surat Terbuka untuk Para Bupati (Khusus untuk Bupati Luar Jawa)


Surat Terbuka untuk Para Bupati
(Khusus untuk Bupati Luar Jawa)

 

Bapak Bupati yth,

Ketika Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diundangkan pada tanggal 27 April 2007 lalu, banyak Bupati yang khawatir karena banyak desa di wilayahnya yang berada dalam kawasan hutan. Kekhawatiran ini sebenarnya tidak perlu terjadi manakala bupati tersebut memahami tata hubungan antara desa dan hutan.

Berkenaan dengan adanya kesalahan pemahaman mengenai tata hubungan antara desa dengan hutan tersebut, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pengertian yang benar adalah bahwa di dalam desa ada hutan (di dalam desa terdapat kawasan hutan). Oleh karena itu, apabila ada yang mengatakan bahwa ada desa di dalam kawasan hutan, maka pemahamannya jelas salah. Mengapa salah? Hal ini didasarkan pada sistem ketatanegaraan kita bahwa desa merupakan bagian dari suatu negara. Sementara itu hutan hanyalah salah satu isi dan kekayaan alam yang menjadi modal dasar bagi kehidupan dan pembangunan suatu bangsa / negara, termasuk desa yang memiliki hutan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan pasal 85 s/d pasal 91 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, seyogyanya para Bupati perlu segera menginventarisasi desa-desa di wilayahnya yang memiliki kawasan hutan.

Apabila dalam kenyataannya pada saat ini masih ada kawasan hutan yang belum dibebani dengan hak-hak Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, sebaiknya para Bupati segera mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkannya sebagai areal kerja hutan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tersebut.

Usulan tersebut satu dan lain hal dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan para pejabat di lingkungan kabupaten yang memiliki kewenangan menerbitkan izin terkait dengan penggunaan lahan (terutama para Kepala Desa yang sering mengeluarkan Surat Keterangan Tanah yang biasa disebut SKT). Dalam hal ini saya ingin mengingatkan kembali tentang adanya Sanksi Pidana bagi setiap pejabat yang berwenang menerbitkan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (7) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tersebut.

Di lain pihak, dengan adanya hutan desa, maka masyarakat desa yang bersangkutan akan lebih bertanggung jawab atas kelestarian hutan di wilayahnya dan diharapkan akan dapat membantu pembangunan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Dengan demikian diharapkan akan terjadi pula pemerataan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil lagi.

Demikian, semoga Bapak-Bapak Bupati memakluminya.

Pekanbaru, November 2010

 

Ir. Abdul Gafar Santoso

(Pemerhati Lingkungan)

Wasior Dari Pemukiman Nelayan Menjadi Perkotaan


Wasior Dari Pemukiman Nelayan Menjadi Perkotaan

 

Banjir bandang yang begitu dahsyat telah meluluh-lantakan kota Wasior di Papua Barat beberapa waktu lalu. Bencana yang meratakan lebih dari 80% sarana dan prasarana kota Wasior itu juga telah menghilangkan ratusan nyawa manusia dan juga hewan-hewan ternak. Dari tayangan televisi yang disiarkan, “angel” nya hanya berkisar di kawasan pemukiman perkotaan. Andaikata terdapat tayangan yang diambil dari awal bencana di bagian hulu, pastilah kita semua memahami apa yang sebenarnya terjadi. Wasior seperti halnya kota-kota di dunia manapun umumnya dimulai dari pemukiman kecil penduduk. Pemukiman ini dapat di tepi sungai, dan dapat pula di mulai dari tepi pantai. Sebagaimana diketahui, sungai dan laut merupakan prasarana transportasi yang paling tua yang dikenal manusia. Selain itu, sungai dan laut juga merupakan gudang bahan makanan bagi manusia.

Wasior yang terletak di teluk Wondama sebenarnya cukup bagus untuk dapat berkembang lebih besar menjadi kawasan perkotaan. Akan tetapi kawasan perkotaan yang menghadap ke laut ini di belakangnya terdapat lereng yang cukup curam yang berjarak cukup dekat dengan pemukiman perkotaan. Seperti halnya kota yang berkembang secara alami dari pemukiman kecil, pastilah tidak ada studi tentang Analisa Dampak Lingkungannya untuk membangun perkotaan seperti Wasior ini. Semuanya tumbuh dan berkembang begitu saja sesuai dengan dinamika masyarakat.

Dalam perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang, kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Adapun kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Sementara itu, banjir yang terjadi pastilah terkait dengan aliran sungai yang ada di tempat itu. Berkaitan dengan daerah aliran sungai yang didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis, dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Oleh karena itu, sangat diperlukan studi menyeluruh daerah aliran sungai yang bersangkutan untuk menentukan apakah Wasior akan dibangun kembali atau tidak.

Tanpa studi yang menyeluruh, pembangunan kembali kota Wasior akan berakibat terulangnya kembali kejadian banjir bandang yang mengerikan itu. Penetapan zonasi daerah aliran sungai (DAS) ke dalam kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan pemukiman masih harus di dukung dengan kelengkapan-kelengkapan pengamanan DAS, baik yang berupa bangunan-bangunan sipil teknis (Bangunan Konservasi Tanah dan Air, misalnya Teras, Talud, DAM Pengendali, DAM Penahan, dan lain-lain), maupun Vegetatif.

Dari gambaran yang telah terjadi, nampak bahwa telah terjadi longsoran (landslide) yang ditandai dengan tercerabutnya pohon-pohon dan batu-batu besar. Landslide ini pada umumnya tidak terkait dengan gundul tidaknya suatu kawasan. Landslide terjadi akibat terbentuknya konsentrasi air di antara lapisan tanah. Karena beban tanah lapisan atas, ditambah dengan material berupa pohon-pohon, batu-batu, dan sebagainya membuat tanah yang berada di atas konsentrasi air tersebut runtuh. Makin curam lerengnya dan makin besar material yang longsor, maka akibatnya juga akan semakin besar.

Kejadian tanah longsor di Jepang umumnya terjadi di kawasan dengan tutupan hutan klimaks yang rapat. Hal ini terjadi karena hutan yang klimaks memiliki kemampuan mengisap air dalam tanah ke daerah penyerapan akar-akar pohon. Akibatnya, terjadi konsentrasi air di zona penyerapan akar. Apabila terjadi hujan yang deras, maka zona penyerapan akar tersebut menjadi jenuh, dan akibatnya, benjir serta longsor pun menjadi lebih mudah terjadi.

 

Berkaca pada kejadian-kejadian tersebut, maka pembangunan kawasan perkotaan seperti Wasior sebaiknya agar berhati-hati. Jarak antara permukiman dengan lereng terjal yang terlalu pendek harus diwaspadai. Oleh karena itu pembangunan pusat-pusat permukiman baru harus didukung analisa AMDAL yang benar dan bertanggung-jawab.

Semoga kita semakin arif mengelola lingkungan hidup kita.

 

Pekanbaru, medio Oktober 2010

 

(Ir. Abdul Gafar Santoso)



 

Moratorium Hutan Alam


Moratorium Hutan Alam


Beberapa teman berbicara tentang pertemuan di Kementerian Kehutanan beberapa hari yang lalu terkait Letter of Intent Republik Indonesia dengan Kerajaan Norwegia. Dari pembicaraan mereka dapat saya simpulkan bahwa mereka masih ragu tentang hutan alam yang akan dimoratorium.

Dari materi LoI pada tahap II disebutkan adanya moratorium izin baru konvesi hutan alam primer dan gambut. Sepengetahuan saya yang namanya hutan alam primer adalah hutan alam yang masih perawan yang belum dieksploitasi. Itulah sebabnya ada pula hutan alam sekunder yaitu hutan alam yang telah pernah dieksploitasi. Dalam praktek sehari-hari hutan ini disebut Logged Over Area (LOA) atau hutan bekas tebangan.

Yang membuat teman-teman ragu sebenarnya adalah adanya dua kata di belakang moratorium yaitu “izin baru”. Pengertian izin baru inilah yang membingungkan teman-teman. Ada yang menafsirkannya sebagai IUPHHK-HTI baru. Namun, ada juga yang menafsirkannya sebagai izin tebang RKT yang baru.

Menurut saya yang dimaksud izin baru adalah IUPHHK-HTI yang baru. Sedangkan RKT itu merupakan tindak lanjut dari IUPHHK-HTI. Artinya kalau IUPHHK-HTI yang lama dan sedang berjalan masih ada hutan alamnya yang harus ditebang dalam rangka persiapan lapangan untuk penanaman tanaman. Hal itu tidak termasuk izin baru yang dimaksud dalam phase II materi LoI tersebut.

Bagaimana pun IUPHHK-HTI yang sah dan telah disahkan pula RKUPHHK-nya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan RKUPHHK yang telah disahkan tersebut. Sebaiknya penalti harus diberikan oleh pemerintah apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh RKUPHHK-nya seluruh rencana penebangan hutan alam dalam rangka persiapan lapangan tersebut tidak ditepati.

Sebagai contoh dalam IUPHHK-HTI PT Global Reward terdapat areal hutan alam yang akan dijadikan hutan tanaman seluas 7.500 hektar. Telah menjadi hutan tanaman seluas 2.000 hektar. Dari sisa areal hutan alam seluas 5.500 hektar direncanakan akan ditanam dalam waktu tiga tahun dengan perincian tahun 2009 – 2.000 hektar, tahun 2010 – 2.000 hektar, dan tahun 2011 – 1.500 hektar.

Apabila sampai dengan tahun 2011 realisasinya hanya 4,500 hektar saja maka areal sisa seluas 1.000 hektar tidak diperkenankan lagi untuk ditebang sebagai persiapan lapangan untuk hutan tanaman. Untuk itu kepada pemegang IUPHHK-HTI yang bersangkutan diwajibkan merevisi RKUPHHK-nya sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Sebagaimana diketahui setiap IUPHHK-HTI diwajibkan membuat tata ruang areal izinnya tersebut menjadi beberapa areal penggunaan yaitu: Kawasan Lindung, Tanaman Pokok, Tanaman Unggulan, Tanaman Kehidupan, serta Sarana Prasarana. Terhadap areal seluas 1.000 hektar yang semestinya menjadi hutan tanaman dialihkan menjadi tambahan areal kawasan lindung.

Dengan demikian, moratorium berlaku setelah pemegang-pemegang IUPHHK-HTI tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan RKUPHHK-HTI yang telah disahkan. Mudah-mudahan interpretasi saya ini tidak keliru.

***

Sebenarnya masalah global warming yang terjadi dalam dasawarsa terakhir ini merupakan fenomena baru. Deforestrasi dan industrialisasi yang berkembang dapat saja menjadi penyebab utama global warming. Namun, bagi rimbawan yang menjadi komitmennya adalah bagaimana hutan tidak semakin dirusak.

Kerusakan hutan pada umumnya disebabkan oleh manusia. Memang ada juga hutan yang rusak akibat kekuatan alam misalnya petir. Akan tetapi fenomena ini jarang terjadi. Oleh karena itu langkah kebijakan pemerintah yang paling tepat adalah bagaimana caranya mengendalikan manusia agar tidak merusak hutan. Bahkan, bilamana mungkin mengarahkan agar setiap orang berjiwa rimbawan. Terlebih mereka yang tinggal di sekitar hutan.

Undang-Undang kita sebenarnya telah memberikan solusi tersebut. Akan tetapi rasanya masih sulit untuk dilaksanakan. Pemberian izin pemanfaatan hutan kepada masyarakat terutama masyarakat di sekitar hutan sesungguhnyalah telah menjadi solusi yang sangat tepat untuk mengendalikan masyarakat yang haus akan pekerjaan. Namun, bagaimana masyarakat yang miskin dan kurang pendidikan ini dapat memperoleh izinnya dengan cara yang mudah dan bahkan sebisa mungkin juga dapat dimodali untuk memulai usahanya nampaknya masih menjadi kendala hingga saat ini.

Masyarakat yang miskin umumnya diakibatkan oleh tidak adanya pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Tidak memiliki pekerjaan berarti banyak waktu luang bagi mereka. Jika mereka ini tidak disibukkan dengan pekerjaan maka kesempatan untuk merusak hutan atau tindakan kriminal lainnya kemungkinan besar akan terjadi. Sebaliknya jika mereka tersita waktunya dengan kegiatan pemanfaatan hutan yang mereka kantongi izinnya maka tindakan merusak hutan dan tindakan kriminal lainnya akan tertutup. Setidak-tidaknya peluang untuk itu akan semakin kecil.

Oleh karena itu pemerintah harus cepat-cepat dan bersungguh-sungguh melakukan pendekatan kepada masyarakat. Pemerintah harus “memasarkan” peluang usaha pemanfaatan hutan kepada masyarakat ini langsung ke desa-desa sekitar hutan.

Pemerintah juga jangan berharap bahwa masyarakat sekitar hutan akan mengetahui undang-undang dan peraturan pemerintah yang memberikan peluang itu bagi mereka untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan hutan untuk masyarakat tersebut. Walaupun dalam setiap undang-undang dan peraturan pemerintah selalu mencantumkan ketentuan : agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang / Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Namun, jangan berharap bahwa masyarakat di sekitar hutan akan mengetahuinya.

Semoga Menteri Kehutanan dan seluruh jajarannya tanggap untuk melakukannya meskipun kementrian ini telah tidak memiliki Penyuluh Kehutanan lagi di lapangan.

Pekanbaru, Juni 2010

Ir Abdul Gafar Santoso
Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan.

 

Amanat Undang-Undang Kehutanan Yang Terabaikan


Amanat Undang-Undang Kehutanan Yang Terabaikan


Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah ditetapkan beberapa Pasal terkait dengan Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Ketentuan-ketentuan tentang hutan adat dan atau masyarakat hukum adat tersebut terdapat dalam Pasal 1, Pasal 5, Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 67, undang-undang dimaksud.

Dalam Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Selanjutnya dalam Pasal 5 yang terdiri atas empat ayat berbunyi:

(1)   Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

a. hutan Negara, dan

b. hutan hak.

(2)   Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hutan adat.

(3)   Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

(4)   Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 37 ditetapkan bahwa:

(1)   Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya.

(2)   Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Dalam Pasal 39 dinyatakan bahwa:

Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan mengatur sebagai berikut:

(1)   Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaanya berhak:

  1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
  2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
  3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

(2)   Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berkenaan dengan Pasal 39 dan Pasal 67 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut atas Pasal 37 dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka amanat tersebut mau atau tidak mau harus tetap dilaksanakan.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) tersebut di atas, Peraturan Daerah sebagai dasar penetapan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum  adat tidak akan bisa dibuat, sepanjang Peraturan Pemerintahnya belum ada. Diakui atau tidak, saat ini telah banyak terjadi sengketa antara masyarakat hukum adat yang merasa masih eksis dengan para pemegang izin dibidang kehutanan yang areal kerjanya berada dalam wilayah masyarakat hukum  adat yang bersangkutan.

Yang patut disesalkan dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dahulu memperjuangkan dimasukkannya pasal-pasal tentang hutan adat dan masyarakat hukum adat ini dalam Undang-Undang Kehutanan namun kemudian mengabaikan kelanjutan perjuangannya. Seyogyanya, alangkah lebih mulianya beliau-beliau ini apabila perjuangan beliau-beliau tersebut tidak hanya berhenti sampai dengan dimasukannya usul-usul tersebut, tetapi juga dapat mengawalnya hingga tuntas. Hingga kini, setelah lebih dari sepuluh tahun sejak diundangkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tersebut, peraturan pemerintah yang mengatur tentang hutan adat dan masyarakat hukum adat belum juga dibuat.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seyogyanya amanat Undang-Undang Kehutanan tersebut di atas harus segera dibuat dan ditetapkan. Bagaimanapun, Pemerintah seharusnya “amanah”, artinya menjalankan dengan sebaik-baiknya amanat yang ditugaskan dalam undang-undang sebagai wujud rasa tanggung jawabnya.

Pekanbaru,   April 2010

 

Ir. Abdul Gafar Santoso

Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan

ANTARA PEMBANGUNAN HTI DAN REKLAMASI BEKAS TAMBANG


ANTARA PEMBANGUNAN HTI DAN REKLAMASI BEKAS TAMBANG


Dahulu ketika masih menjabat sebagai Menteri Negara Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Prof. Emil Salim pernah mengatakan kalau pembangunan di Indonesia ini ibarat sambil berlayar membuat kapal. Karena waktu itu masih muda, maka menimpalinya dengan Ya Pak, seperti sambil berlari pakai celana. Setelah hampir 30 tahun kemudian, kondisinya sudah jauh lebih maju, akan tetapi masih juga mirip-mirip perumpamaan itu. Bedanya barang kali kalau sekarang ini perumpamaannya adalah sambil berlayar memperbaiki kapal bocor. Memang pembangunan harus jalan terus kalau tidak ingin kehilangan momentum. Itulah sebabnya kapal pembangunan tetap harus berlayar, tidak perlu berhenti untuk memperbaiki kapal karena kapal harus sampai tujuan sesuai komitmen.

Dalam kerangka menjalankan roda pembangunan tentulah banyak peraturan perundang-undangan yang harus dipersiapkan. Memang tidak mudah, itulah sebabnya maka seringkali kita jumpai adanya peraturan yang kurang tepat sehingga perlu direvisi. Sementara peraturan perundang-undangan tersebut diperbaiki, bukan berarti kegiatan pembangunan harus berhenti. Pembangunan harus jalan terus. Mengingat pembangunan harus jalan terus, sementara awak kapal bahkan nahkodanya harus sering diganti, maka nahkoda dan awak kapal harus pandai-pandai menjalankan kapalnya.

Pembangunan kehutanan yang saat ini dinahkodai oleh Menteri Kehutanan juga dituntut untuk professional. Peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan di Republik ini memang bukan main banyaknya. Dari sejak zaman kolonial hutan dan kehutanan sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sebagian, bahkan mungkin sebagian besar peraturan perundang-undangan tersebut diadopsi oleh pemerintah kita (tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian). Karena begitu banyaknya peraturan, sementara pada saat yang bersamaan juga dibuat peraturan-peraturan baru, oleh orang-orang yang baru pula, maka kemungkinan kontradiksi antara satu peraturan dengan peraturan yang lain dapat saja terjadi, terutama dengan peraturan yang lalu yang masih berlaku.

Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia sebenarnya telah ada sejak ratusan tahun lalu. Tanaman jati mungkin merupakan salah satu jenis tanaman HTI pertama yang dikenal di Indonesia terutama di Jawa. Ketika bangsa Belanda menjajah negara kita, hutan jati yang luas di Jawa kemudian dikelola oleh perusahaan Belanda, dan selanjutnya oleh Jawatan Kehutanan. Untuk itu pengelolaan dan pemanfaatan kayu jati kemudian diatur dengan peraturan perundang-undangan Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, peraturan-peraturan itu sebagian masih digunakan walaupun kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Dari sejarah kehutanan kita selama ini, HTI secara resmi baru diatur tahun 1990 dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1990 yang mengacu pada UU No. 5 Tahun 1967. Setelah UU No. 5 Tahun 1967 dicabut dan diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999, ketentuan tentang HTI ini juga dilakukan perubahan. Bahkan sebelum diundangkannya UU No. 41 Tahun 1999, telah ada PP baru yang mengatur tentang HTI, yaitu PP No. 6 Tahun 1999.

Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HTI ini dibuat silih berganti. Pro dan kontra pelaksanaannya pun bermunculan. Munculnya pro dan kontra pembangunan HTI ini tidak terlepas dari ketidak-tepatan peraturan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan undang-undangnya. Dari sejak Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Menhut-II/2000 hingga Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, ketentuan tentang HTI kurang sesuai dengan bunyi ketentuan UU No. 41 Tahun 1999. Oleh karena itu dikeluarkanlah PP No. 3 Tahun 2008 agar benar-benar sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999. Mudah-mudahan dengan adanya PP No. 3 Tahun 2008 itu pro dan kontra tersebut semakin hilang. Kalau toh masih ada juga, maka pihak-pihak yang mempermasalahkannya pastilah mempunyai kepentingan tertentu. Walaupun demikian, dengan adanya tumpang-tindih peraturan perundang-undangan yang begitu banyak bukan tidak mungkin masih akan ada juga masalah.

Berdasarkan pengalaman dan fakta di lapangan, keberhasilan pembangunan HTI saat ini tidak lagi diragukan. Karena, sebenarnya menanam di areal HTI itu tidaklah sulit. Dengan HTI yang semakin baik hasil dan kualitasnya dari waktu ke waktu, maka fungsi hutan juga akan semakin mantap. Di sisi lain sebenarnya dengan pelaksanaan HTI, kawasan hutan menjadi makin terjaga. Pemegang izin HTI akan menjaga dengan baik areal kerjaannya, lebih-lebih yang telah berupa tanaman. Oleh karena itu, selayaknyalah apabila kepada pemegang izin HTI yang bersangkutan diberikan apresiasi.

Terkait dengan kegiatan di luar kehutanan terutama kegiatan pertambangan, kiranya pemerintah perlu lebih berhati-hati. Akhir-akhir ini kekhawatiran terhadap kegiatan pertambangan yang lokasinya berada dalam kawasan hutan semakin terbukti. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 yang mengisyaratkan adanya tarif pengusahaan lahan untuk kegiatan pertambangan terbuka horizontal dalam kawasan hutan lindung sungguh memprihatinkan. Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dengan tarif yang relatif rendah di satu sisi dan lemahnya sanksi apabila reklamasi bekas tambang gagal atau bahkan tidak dilakukan sangat terbuka. Walaupun telah ada ketentuan tentang kewajiban pemegang izin pertambangan menyediakan dana jaminan reklamasi, terlaksananya kegiatan reklamasi hutan belum tentu terjadi.

Reklamasi hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat brfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Hutan bekas tambang terbuka horizontal pada umumnya memang kondisinya rusak. Oleh karena itu upaya untuk memulihkan kembali lahan yang rusak ini sangat sulit. Untuk itu diperlukan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang rumit, mahal, penuh ketelitian dan kesabaran. Selain itu perlu dipersiapkan dengan seksama bibit-bibit tanaman pionir dalam jumlah yang banyak. Bibit-bibit siap tanam ini dihasilkan dengan menggunakan media yang mampu menopang kehidupan bibit dalam jangka waktu yang cukup lama untuk hidup di dalam kondisi yang ekstrim.

Lapangan yang akan ditanami juga harus dipersiapkan lubang-lubang tanamannya dengan baik. Selanjutnya lubang tanaman diisi dengan media seperti yang digunakan untuk media sapih bibit yang akan ditanam. Selain berupa jenis pionir, seyogyanya tanaman tersebut juga merupakan jenis yang menghasilkan biji-biji yang berkemampuan tumbuh secara alami begitu jatuh di atas tanah.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut di atas pelaksanaan reklamasi hutan bekas pertambangan dilakukan oleh pemegang izin pertambangan berdasarkan rencana reklamasi yang telah disetujui pejabat yang berwenang. Pengembalian kawasan hutan bekas pertambangan ini sangat bergantung kepada keberhasilan reklamasinya. Namun dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat ketentuan yang merisaukan yaitu pasal 49 ayat (4) yang berkaitan dengan tata cara pelepasan dana jaminan reklamasi. Mungkinkah ketentuan ini bermakna: Silahkan tinggalkan bekas tambang, biarlah pemerintah yang melaksanakan reklamasi dengan dana jaminanmu itu.

Pekanbaru,   Maret 2010

 

Ir. Abdul Gafar Santoso

DESA DARI SUDUT PANDANG PENATAAN RUANG DAN KEHUTANAN


DESA DARI SUDUT PANDANG PENATAAN RUANG DAN KEHUTANAN


Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Salah satu kewajiban dalam penataan ruang terwujudnya tata ruang. Untuk itu, sudah barang tentu diperlukan perencanaan tata ruang yaitu suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan tata ruang. Hasil perencanaan tata ruang berupa rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang pada hakekatnya merupakan perangkat operasional rencana umum tata ruang. Wujud dari rencana tata ruang tersebut meliputi rencana sistem pusat pemukiman, rencana sistem jaringan prasarana, dan rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Propinsi Riau dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), telah mempersiapkan RTRWP Riau. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, RTRWP ini harus mengacu kepada RTRWN. Hal yang sama sudah barang tentu harus dilakukan oleh para pemerintah kabupaten/kota yaitu menyiapkan RTRW Kabupaten/Kota masing-masing yang harus mengacu kepada RTRWP.

Ada kekhawatiran dari beberapa Bupati di Provinsi Riau, karena merasa banyak desanya yang berada dalam kawasan hutan. Kekhawatiran ini dipicu oleh adanya paradigma yang keliru tentang hubungan antara desa dan hutan.

Secara fisik hutan di Provinsi Riau tersebar sangat luas, dan pada wilayah tertentu hutan ini mendominasi wilayah kabupaten yang bersangkutan. Hal ini membuat Bupati yang bersangkutan khawatir dengan desa-desanya yang seolah-olah berada dalam kawasan hutan. Akan tetapi RTRW sebagai hasil penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi meliputi rencana struktur dan pola tata ruang (Pasal 26). Dengan demikian RTRW merupakan wadah bagi rencana sistem pusat pemukiman, rencana sistem jaringan prasarana, dan rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Oleh karena itu desa sebagai bagian dari wilayah administrasi kabupaten juga merupakan wadah bagi kawasan-kawasan termasuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Hutan lindung dan hutan konservasi sebagai salah satu unsur kawasan budidaya merupakan bagian dari wilayah desa. Dengan demikian, tidaklah benar jika ada yang berpendapat bahwa di dalam hutan ada desa, sebab yang benar adalah di dalam desa ada hutan. Namun mengingat kelompok hutan di Provinsi Pekanbaru begitu luasnya, maka sangat dimungkinkan ada desa-desa yang wilayahnya didominasi oleh hutan, baik itu hutan lindung, hutan konservasi, maupun hutan produksi.

Apabila dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 telah ditetapkan bahwa ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, maka bukan tidak mungkin luas kawasan hutan suatu desa dapat mencapai lebih dari 70 (tujuh puluh) persen dari luas wilayah desa yang bersangkutan. Kondisi seperti ini tidak perlu dikhawatirkan, sebab yang terpenting adalah bagaimana desa yang bersangkutan dapat memperoleh manfaat dari hutan di wilayahnya untuk kesejahteraan masyarakat desa yang bersangkutan secara lestari. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini perizinan pemanfaatan hutan masih lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat, di samping fungsi hutan itu sendiri juga semakin menjadikan faktor pembatas bagi desa. Peluang memanfaatkan hutan konservasi hampir-hampir tidak terbuka bagi masyarakat desa. Akan tetapi hutan lindung masih membuka peluang lebih jika dibandingkan dengan hutan konservasi. Peluang terbesar bagi masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraannya dari pemanfaatan hutan berasal dari hutan produksi. Masalahnya adalah, sejauh mana peluang itu diberikan oleh pemerintah dan sejauh mana masyarakat desa yang bersangkutan mampu mengelola izin pemanfaatan hutan tersebut secara baik dan lestari.

Pengelolaan hutan desa oleh masyarakat desa yang bersangkutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat perlu digalakkan. Pengembangan hutan tanaman rakyat (HTR) sebagai salah satu peluang telah diakomodasikan oleh pemerintah. Selain itu masih ada beberapa peluang lagi bagi keikutsertaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan, diantaranya adalah izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK), izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL), izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK), izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK), serta hutan kemasyarakatan.

Izin-izin tersebut di atas merupakan wewenang Bupati, kecuali izin untuk hutan tanaman rakyat. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat desa hutan juga sangat ditentukan oleh seberapa jauh Bupati mampu melihat peluang itu dan memanfaatkannya. Sayangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan ini boleh dikata sangat minimal, sehingga kebanyakan kepala desa tidak tahu mengenai peluang untuk pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan masyarakatnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, pengelolaan hutan desa hanya dapat diberikan pada hutan lindung dan hutan produksi. Penetapan hutan desa ini oleh Menteri berdasarkan usulan Bupati, sesuai dengan kriteria dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan setempat. Hak pengelolaan hutan desa ini diberikan kepada lembaga desa. Mengingat pemanfaatan hutan desa tergantung pada fungsi hutan, maka rencana pengelolaannya juga harus disesuaikan dengan fungsi hutan tersebut. Untuk hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Untuk hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Semua hal di atas dapat dilaksanakan desa-desa yang bersangkutan, sepanjang aparat desa dan lembaga desa yang akan mengelola hutan desa memahami dengan benar ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu. Selain itu, fasilitasi juga harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten yang bersangkutan. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila pemerintah kabupaten memahami semua aspek yang diperlukan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hutan desa secara lestari. Semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan desa ini diatur dengan peraturan menteri, akan tetapi sayangnya sepengetahuan penulis, peraturan tersebut saat ini belum ada.

Pekanbaru,   Maret 2010

 

Ir. Abdul Gafar Santoso

Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Hidup

DAMPAK PERATURAN KEHUTANAN


DAMPAK PERATURAN KEHUTANAN


Baru-baru ini pemerintah telah merilis belasan analisis mengenai dampak peraturan. Peraturan yang cermat dan tepat karena telah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang mungkin dampak negatifnya cukup kecil. Namun sebaliknya jika peraturan yang dibuat tidak cermat bahkan keliru, maka dampaknya akan sangat besar. Khusus mengenai peraturan di sektor kehutanan, dampak negatif tersebut telah pernah terjadi karena aturan pelaksanaannya keliru atau tidak berlandaskan kepada undang-undangnya. Setidak-tidaknya telah terjadi dua kali kecelakaan sejarah kehutanan dalam dua dekade terakhir ini akibat lemahnya peraturan perundang-undangan.

Di awal tahun delapan puluhan kecelakaan sejarah kehutanan terjadi ketika program penghijauan dan reboisasi sedang digencarkan. Kecelakaan sejarah seperti itu kembali terulang ketika program pengembangan hutan tanaman industri digalakan 20 tahun kemudian. Kedua kecelakaan sejarah kehutanan tersebut terjadi sebagai dampak dari peraturan pelaksanaan yang menjadi dasar hukumnya keliru atau menyimpang dari ketentuan dalam undang-undangnya.

Pada kasus reboisasi banyak pejabat kehutanan terpaksa berhadapan dengan sidang pengadilan. Hal ini terjadi karena hal-hal yang sangat teknis diatur sangat detail dalam peraturan-peraturan perundang-undangannya. Sementara itu peraturan-peraturan pelaksanaan kegiatan hutan tanaman industri tidak secara tepat mengikuti undang-undang kehutanan.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999, kegiatan pembangunan hutan tanaman diatur dalam Pasal 28. Pembangunan hutan tanaman merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi. Hal ini secara jelas dicantumkan pada penjelasan Pasal 28 ayat (1) alinea 3 yang berbunyi: Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat berupa usaha pemanfaatan hutan alam dan usaha pemanfaatan hutan tanaman.

Selanjutnya pada alinea ke empat penjelasan Pasal 28 ayat (1) tersebut pada kalimat kedua berbunyi: Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam.

Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tersebut, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/ Kpts-II/ 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada tanggal 6 November 2000. Dalam Pasal 3 Keputusan Menteri tersebut ditetapkan:

(1)   Areal hutan yang dapat dimohon untuk Usaha Hutan Tanaman adalah areal kosong di dalam kawasan hutan produksi dan/ atau areal hutan yang akan dialih fungsikan menjadi kawasan Hutan Produksi serta tidak dibebani hak-hak lain.

(2)   Dalam hal alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan hutan produksi, maka prosedurnya harus berkoordinasi dengan DPRD dan disetujui Menteri atas rekomendasi Gubernur.

(3)   Keadaan topografi dengan kelerengan maksimal 25%, dan topografi pada kelerengan 8% sampai dengan 25% harus diikuti dengan upaya konservasi tanah.

(4)   Keadaan vegetasi berupa non hutan (semak belukar, padang alang-alang dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5m3 per hektar.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak sepenuhnya mengacu pada Pasal 28 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 khususnya mengabaikan kata “diutamakan” sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 pada alinea ke empat. Celakanya, ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/ Kpts-II/ 2000 tersebut diambil-alih lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pasal 30 ayat (3) menetapkan bahwa usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi.

Diabaikannya kata “diutamakan” dalam peraturan pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tersebut ternyata telah menimbulkan dampak yang sangat serius yaitu terhentinya aktivitas pembangunan hutan tanaman industri di Propinsi Riau bahkan nyaris selama tiga tahun. Dampak lebih lanjut dari terhentinya pembangunan hutan tanaman industri adalah tidak tercapainya program pemerintah. Hal ini terjadi karena dalam proses penegakan hukum upaya pemberantasan illegal logging, pembangunan hutan tanaman industri dalam areal hutan rawang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditinjau dari sudut pandang Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/ Kpts-II/ 2000, pembangunan hutan tanaman industri di areal hutan rawang di Propinsi Riau jelas melanggar. Akan tetapi bila dikembalikan pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 khususnya pada penjelasannya, pelaksanaan pembangunan hutan tanaman industri di Propinsi Riau ini tidak melanggar undang-undang. Hal ini terkait dengan kata “diutamakan” dari penjelasan Pasal 28 ayat (1) alinea ke empat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang mengandung makna adanya pilihan. Berdasarkan penjelasan Pasal 28 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tersebut, sasaran utamanya adalah hutan yang tidak produktif. Namun demikian apabila sasaran utama ini tidak ada, maka sasaran lokasi pembangunan hutan tanaman industri dapat beralih ke sasaran lain yaitu hutan yang produktif.

Penempatan kegiatan pembangunan hutan tanaman di areal hutan yang produktif ini dimungkinkan, bila berdasarkan kajian ilmiah dan obyektif pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman lebih menguntungkan secara teknis, ekonomis, maupun sosiologis dibandingkan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.

Selain itu pengertian hutan yang tidak produktif dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 maupun dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/ Kpts-II/ 2000 tersebut seolah-olah hanya tanah kosong, padang alang-alang, dan atau semak belukar saja. Hal ini tidak sesuai dengan ilmu kehutanan, karena dalam ilmu kehutanan hutan tidak produktif berupa antara lain tanah kosong, hutan bertumbuhan kurang, hutan rawang, tanaman gagal dan miskin riap. Termasuk kategori tanah kosong dalam ilmu kehutanan antara lain adalah padang alang-alang dan semak belukar.

Kesalahan atau kurang sesuainya Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/ Kpts-II/ 2000 terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tersebut kemudian diperbaiki dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007. Dalam Pasal 38 ayat (3) peraturan pemerintah tersebut ditetapkan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif. Ketentuan ini pun ternyata masih belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, sehingga direvisi kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008. Dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 ini ditambahkan kata “diutamakan” agar sesuai dengan bunyi ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, sehingga berbunyi: Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif. Bahkan dalam peraturan pemerintah ini diberikan pula penjelasan tentang hutan produksi yang tidak produktif tersebut.

Walaupun beberapa ketentuan telah mulai diperbaiki, namun pemerintah masih harus berhati-hati jika mengeluarkan peraturan. Masih ada ketentuan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang belum ditindaklanjuti misalnya tentang Masyarakat Hukum Adat, Hutan Adat, dan Pemanfaatan Hutan Adat. Pasal 39 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang mengatur Pemanfaatan Hutan Adat sampai saat ini belum ada peraturan pemerintahnya. Begitu pula dengan Pasal 67 yang mengatur tentang keberadaan keberadaan Masyarakat Hukum Adat belum juga dibuatkan peraturan pemerintahnya. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 telah mengatur tentang pengukuhan, keberadaan, dan hapusnya Masyarakat Hukum Adat yang tertuang dalam Pasal 67 tersebut.

Oleh karena peraturan pemerintah yang harus mengatur lebih lanjut tentang Masyarakat Hukum Adat ini belum ada, maka ketentuan tersebut harus segera dibuat. Hal ini sangat penting mengingat masih ada daerah-daerah seperti Propinsi Riau dan beberapa Propinsi lain yang masih memegang tradisi adat pada sebagian masyarakatnya. Apabila peraturan pemerintahnya tidak segera dibuat, maka hampir dapat dipastikan akan terjadi masalah dengan masyarakat di kemudian hari. Pasal 39 dan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tersebut merupakan Amanat Undang-Undang, oleh karena itu amanat ini harus dilaksanakan.

Selain itu Menteri Kehutanan baru-baru ini juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 58/ Menhut-II/ 2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Hutan Tanaman. Meskipun peraturan ini dalam konsiderannya mengacu kepada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, namun ternyata peraturan itu menyimpang dari Pasal 35 undang-undang tersebut.   Oleh karena itu peraturan menteri ini termasuk peraturan yang cacat hukum, dan kalau dipaksakan dapat berdampak negatif. Berkaitan dengan hal-hal di atas, kiranya Menteri Kehutanan harus lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam setiap kali mengeluarkan peraturan. Semoga.

Pekanbaru, November 2009

 

Ir. Abdul Gafar Santoso

Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Hidup

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.