Surat Terbuka Untuk Mahkamah Konstitusi

by Ir. Abdul Gafar Santoso

Surat Terbuka Untuk Mahkamah Konstitusi


Dalam KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 BAB I Pasal 1 ditetapkan bahwa yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:

  1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 3 ayat (1) Penyidik Pembantu adalah:

  1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
  2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Dari pengertian penyidik tersebut di atas, kata “atau” menurut saya memberikan makna bahwa penyidik polisi atau penyidik pegawai negeri sipil masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing memiliki kewenangan sendiri sesuai dengan bidang tugasnya, walaupun pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik kepolisian negara.

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tersebut, dalam penjelasan KUHAP di antaranya adalah pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat kehutanan. Namun dalam prakteknya ketentuan yang ada pada masing-masing undang-undang menurut saya ternyata berbeda-beda.

Dalam undang-undang Kehutanan berbunyi:

Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal ini menurut saya bermakna: penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan dapat dilakukan oleh penyidik POLRI maupun penyidik pegawai negeri Kehutanan.

Dalam Undang-Undang tentang Kepabeanan berbunyi:

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.

Pasal ini menurut saya bermakna: hanya penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai yang dapat menyidik tindak pidana di bidang kepabeanan, karena dihapuskannya kalimat “Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia” sebagaimana yang ada pada Undang-Undang kehutanan.

Dalam Undang-Undang tentang Perpajakan bahkan berbunyi:

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal ini lebih tegas lagi menyatakan bahwa hanya penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jendral Pajak saja yang berwenang menyidik tindak pidana di bidang perpajakan, tidak oleh penyidik POLRI atau penyidik manapun.

Dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang berbunyi:

Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal ini menurut saya lebih memasung kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil di bidang penataan ruang, karena tugasnya hanya membantu penyidik polri. Yang lebih tidak jelas lagi, apakah penyidik pegawai negeri sipil tersebut adalah merupakan penyidik pembantu sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP. Bila benar demikian, pasal ini menurut saya lebih kacau lagi.

Pemahaman saya mengenai ketentuan tentang penyidikan ke empat Undang-Undang tersebut di atas, hanya Undang-Undang tentang Kepabeanan dan Undang-Undang tentang Perpajakan yang benar-benar sesuai dengan atau mengacu pada KUHAP. Pasal penyidikan seperti di bidang Kehutanan, Penataan Ruang, dan beberapa Undang-Undang yang lain yang dapat ditangani oleh penyidik polri maupun penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang bersangkutan, menurut saya selain tidak sesuai dengan KUHAP juga akan membuat PPNS menjadi tidak professional dan pasif. Penyidik polri sebagai koordinator dan pengawas PPNS seharusnya tidak mengambil alih tugas PPNS. Hal ini akan mengaburkan tugas pokok serta fungsi dan tanggung jawab masing-masing institusi, sebagaimana dimaksud dalam Sistem Administrasi Negara yang baik.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan pencerahan. Betulkah ketentuan mengenai penyidikan dalam Undang-Undang tentang Kehutanan, dan atau Penataan Ruang, dan atau beberapa Undang-Undang yang lain, sama dengan yang ada pada dalam Undang-Undang tentang Kepabeanan dan atau tentang Perpajakan, yaitu benar-benar sesuai dengan KUHAP.

Demikian hal ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi saya ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Februari 2010

 

Ir. Abdul Gafar Santoso