MENGAPA SOPIR SELALU JADI KORBAN

by Ir. Abdul Gafar Santoso

MENGAPA SOPIR SELALU JADI KORBAN


Setiap peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum. Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran akan terdapat sanksi hukum kepada para pelanggarnya. Hal ini berlaku pula pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, para pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dituntut lebih cermat, rasional, bijak dan sudah barang tentu penuh rasa tanggung jawab. Janganlah sampai terjadi pengenaan sanksi hukum menyebabkan seseorang teraniaya gara-gara peraturan perundang-undangannya yang kurang tepat sehingga mengakibatkan kesalahan penafsirannya. Kasus berikut ini kiranya dapat dijadikan bahan renungan bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Seorang kawan datang bercerita, kawannya bekerja sebagai sopir borongan angkutan kayu sebuah perusahaan besar.  Namanya juga sopir, tentulah bukan orang pintar,  sebab jika dia pintar pastilah dia setidak-tidaknya jadi BOSS Sopir atau bahkan jadi BUPATI atau PEJABAT PEMERINTAH. Sebagai orang yang tidak pandai, dia hanya tahu mengangkut kayu yang dilengkapi dengan surat keterangan kayunya. Pemerintah dan orang-orang yang mengerti menyebutnya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang biasa disebut SKSHH.  Sebagai orang dengan pemikiran sederhana, SKSHH dipikirnya ibarat STNK, kalau lewat waktu berlakunya paling ditilang dan didenda di SAMSAT ketika memperpanjang STNK. Tidak ada sosialisasi dari pemilik kayu apalagi dari pejabat yang berkompeten kepada para sopir.

Alhasil suatu saat gara-gara banjir terpaksa sang sopir harus balik dan ambil jalan memutar.  Akibatnya sebelum sampai tujuan kendaraannya terhadang pemeriksaan rutin oleh Petugas POLRI. Setelah melalui pemeriksaan ternyata SKSHHnya yang berupa faktur angkutan kayu Akasia telah melewati masa berlakunya. Mengingat waktu itu sedang gencar-gencarnya operasi Illegal Logging maka sial-lah sang sopir. Dianggap sebagai pelaku Illegal Logging dia ditahan dan akhirnya diputus Pengadilan dengan pidana satu tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp. 1.000.000,- subsider dua bulan kurungan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Sang sopir yang hampir 50 tahun usianya itu termangu, terlebih isteri dan anak-anaknya.  Bingung, tidak mengerti kenapa suami atau ayahnya harus di penjara. Dia suami yang baik, dia ayah yang sayang keluarga, juga baik dimata tetangga dan teman-temannya.  Dia bukan penjahat, sebagai sopir dia tidak menabrak orang sehingga patut dipenjara.  Dia hanya mengandalkan tenaga dan keahliannya sebagai sopir untuk kehidupan anak dan isterinya.

Lalu bagaimana dengan yang punya kayu? Perusahaan besar yang punya kayu hanya rugi kayunya disita, begitu pula perusahaan angkutan, pemilik truk hanya kehilangan truknya karena dinyatakan telah disita. Sang sopir dinyatakan bersalah oleh Pengadilan karena mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Sebenarnya bukan karena hasil hutan yang diangkut tidak dilengkapi dengan SKSHH, akan tetapi hasil hutan yang berupa kayu Acacia  itu faktur angkutannya sudah melewati masa berlakunya. Jika dibandingkan sopir itu dengan sopir Mercedes Bens yang harganya ratusan juta, sopir Mercedes Bens itu tetap lebih beruntung. Bila STNK mobilmya telah melewati masa berlakunya, dia hanya ditilang saja dan yang membayar denda tilang yang punya mobil. Coba kalau dia dinyatakan juga sebagai pembawa mobil curian. Mengapa begitu berbedanya, nilai kayu yang  hanya beberapa juta saja harganya dibanding dengan mobil yang ratusan juta rupiah yang  tidak disita dan bahkan mengakibatkan nasib sopirnya berbeda pula.

Nasib itu bak bumi dan langit, yang bodoh semakin bodoh, miskin dan tertindas. Yang pandai semakin pintar, kaya dan berjaya.  Namun yang memprihatinkan adalah lambang keadilan yang diawali dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Mungkinkah semua itu korban dari peraturan perundang-undangan yang jauh dari sempurna karena hanya bikinan manusia saja, ataukah penafsirannya yang tidak tepat karena yang sempurna itu hanyalah mutlak milik ALLAH SWT.

 

Pekanbaru, 25 Februari 2010

 

Ir. Abdul Gafar Santoso

Pemerhati Lingkungan