KEWAJIBAN MEMAHAMI PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN

by Ir. Abdul Gafar Santoso

KEWAJIBAN MEMAHAMI PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN


Ada beberapa orang yang merasa miris dengan beberapa produk perundang-undangan kita. Ada yang mengatakan pasal karet, atau aturan yang menunjukan betapa arogannya menteri dan sebagainya. Sebenarnya, banyak warga Negara kita yang tidak mengerti, sehingga tidak menyadari apa sebenarnya peran dan fungsi dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya orang perorang saja yang merasa kurang memahami, pemerintah pun dapat keliru, dan semua itu berkewajiban untuk melakukan introspeksi dan koreksi.

Dahulu ketika saya masih menjadi pegawai negeri sipil, selalu ada pertanyaan dalam benak saya. Mengapa menteri ini selalu membuat peraturan dengan surat keputusan, dan mengapa menteri itu membuat peraturan dengan peraturan menteri. Sebagai contoh, dulu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang sangat terkenal, sementara menteri-menteri yang lain masih menggunakan surat keputusan. Waktu itu saya beranggapan bahwa peraturan menteri itu digunakan untuk produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan publik, sedangkan surat keputusan merupakan produk aturan yang bersifat intern departemen yang bersangkutan (surat keputusan tentang pengangkatan pegawai ke dalam jabatan tertentu). Namun karena banyak surat keputusan yang juga mengatur hal-hal yang terkait dengan publik, maka saya pun merasa ragu. Pada akhirnya ternyata memang dibedakan juga di semua department / kementrian antara produk peraturan menteri dengan surat keputusan menteri.

Sesungguhnyalah setiap peraturan perundang-undangan itu sangat menghargai setiap orang. Cobalah perhatikan pasal terakhir undang-undang yang selalu berbunyi:
•    Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
•    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Kalimat tersebut di atas menunjukan bahwa setiap orang diberikan penilaian dan penghargaan yang sama. Semua orang baik pandai mau pun bodoh, kaya atau pun miskin, dan sebagainya diperlakukan sama. Setiap warga Negara di republik ini diwajibkan minimal mengetahui setiap undang-undang yang ada di republik ini. Persoalannya adalah, ada berapa banyak undang-undang di republik ini yang wajib diketahui. Yang pandai pun pasti tidak sanggup mengetahui semuanya, apalagi yang bodoh. Tapi itulah undang-undang, setiap orang seperti telah diwajibkan agar mengetahui setiap undang-undang yang ada. Nah, kalau tidak tahu dan melanggar, bagaimana? Itulah nasib kata orang.

Bagaimana dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan di negeri ini? Semestinya pihak-pihak yang paling bertanggung-jawab wajib melakukan sosialisasi dengan gencar. Namun sepertinya sosialisasi ini sangat jarang dilakukan. Sebagai orang yang bergiat di sector kehutanan dan lingkungan hidup, saya melihat banyak ketentuan yang di-update. Sebagai contoh misalnya ketentuan tentang hutan tanaman. Beberapa waktu yang lalu izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industry (IUPHHK-HTI) yang dianggap melanggar keputusan menteri kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 diproses oleh Polda. Beberapa pihak menyatakan bahwa pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) tersebut sebagai melanggar hukum dan dapat dipidana.

Apabila kita mengacu pada peraturan perundang-undangan kita, seseorang dapat dipidana apabila terbukti melanggar undang-undang. Melanggar peraturan pemerintah saja, setahu saya sanksinya hanya sanksi administratif saja. Lalu bagaimana mungkin orang melanggar peraturan menteri harus dipidana? Dalam undang-undang Nomor 41 tahun 1999, dalam penjelasan pasal 28 dinyatakan bahwa: usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam.

Dalam ketentuan tersebut terdapat kata diutamakan yang berarti adanya pilihan atau alternatif, dan pilihan pertama berupa hutan yang tidak produktif. Pilihan berikutnya tentulah hutan yang produktif, sepanjang hutan yang tidak produktif sudah tidak ada lagi, dan masih dalam kerangka mempertahankan hutan alam. Pemerintah sendiri semestinya telah mempunyai target berapa luas HTI yang harus dibangun, dan berapa luas hutan alam yang harus dipertahankan. Selanjutnya dimana HTI, dan Hutan Alam mana yang harus dipertahankan. Itu harus dijawab oleh pemerintah. Karena itu pulalah, maka surat keputusan menteri bahkan peraturan pemerintah yang terkait dengan hutan tanaman ini beberapa kali dikoreksi. Koreksi atas peraturan pemerintah yang terkait dengan hutan tanaman ini bahkan sampai beberapa kali agar sesuai dengan undang-undangnya. Koreksi pertama mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 ini juga dianggap belum sesuai dengan undang-undang, maka dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 agar betul-betul sesuai dengan undang-undangnya. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 ini ketentuan tentang hutan produksi yang tidak produktif juga diberikan penjelasannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 penjelasannya hanya berbunyi cukup jelas.

Ketidak akuratan peraturan perundang-undangan seperti ini dapat menyebabkan kegamangan para pelaksana peraturan tersebut. Bayangkan saja kalau seseorang harus mengalami penyidikan gara-gara diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Walau pun pada akhirnya dapat bebas misalnya, pastilah orang tersebut sangat menderita lahir batin, bahkan juga keluarganya. Lihat saja pejabat tinggi penegak hukum yang menyatakan betapa tertekan keluarganya akibat penilaian berbagai pihak terhadap dirinya beberapa waktu yang lalu, sebagaimana yang ditayangkan di media televisi. Sudah barang tentu bagi seseorang yang awam pastilah akan jauh lebih menderita. Syukurlah kasus izin HTI yang diproses POLDA Riau telah di SP3-kan. Akan tetapi ternyata masih ada juga orang yang tidak tahu mengenai hal ini, dan masih mempermasalahkan izin HTI yang dianggap melanggar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 yang sudah dicabut pada tahun 2002, bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 juga telah dicabut.

Seperti telah disinggung di awal tulisan ini, orang merasa miris/takut bila dia menebang pohon kayu yang ditanam di atas lahan miliknya, sebut saja misalnya pohon jati. Karena tidak mengerti seluk beluk peraturan perundang-undangan kehutanan, maka orang menjadi takut ditahan apabila mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah-nya hasil hutan. Kalau yang bersangkutan mengerti benar ketentuan perundang-undangannya, tentulah ia akan berusaha mematuhinya. Akan tetapi karena ketidaktahuannya, ya nasiblah. Oleh karena itu, selain sebagai warga negara yang wajib tahu peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan itu sendiri juga harus jelas, dan disosialisasikan dengan baik. Berkaitan dengan hal-hal disebut di atas, buat mereka yang akan menebang pohon kayu dilahan miliknya, cari dan pelajarilah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006.

Semoga bermanfaat.

Pekanbaru, Maret 2010

 

Ir. Abdul Gafar Santoso

Pemerhati Lingkungan