AWAS ADA UNDANG-UNDANG PENATAAN RUANG BERHATI-HATILAH

by Ir. Abdul Gafar Santoso

AWAS ADA UNDANG-UNDANG PENATAAN RUANG
BERHATI-HATILAH

>

Tanggal 27 April 2007 lalu telah diundangkan UU No. 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang. Sebagaimana diketahui dengan diundangkannya suatu undang-undang, maka setiap orang di Republik ini wajib mengetahui dan mematuhinya. Dalam setiap peraturan perundang-undangan pasti selalu ada diktum yang berbunyi: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diktum di atas selalu tercantum dalam Pasal terakhir UU. Untuk PP kata Undang-undang diganti dengan PP sehingga berbunyi: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PP ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ada pun pada Peraturan Menteri misalnya Peraturan Menteri Kehutanan, diktum tersebut berbunyi: Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Seperti halnya Undang-Undang pada umumnya, dalam Undang-Undang Penataan Ruang ini diatur pula ketentuan pidana. Namun dalam Undang-Undang Penataan Ruang ini selain berlaku pada setiap orang, ketentuan pidana ini juga dapat menjerat setiap pejabat pemerintah. Ketentuan yang sangat spesifik ini sangat berbeda dengan Undang-Undang yang lain, karena secara khusus mengatur sanksi pidana dan denda yang tidak ringan kepada pejabat pemerintah yang melanggar. Dalam Pasal 73 UU No. 26 Tahun 2007 ini berbunyi:

(1)    Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)    Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Ketentuan dalam pasal 73 tersebut di atas dapat dikenakan antara lain kepada pejabat kehutanan, perkebunan, pemda, pertambangan dan lain-lain yang berkaitan dengan perizinan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu setiap pejabat pemerintah berkewajiban memahami dengan benar produk-produk UU yang terkait dengan Tata Ruang. Dalam kaitan ini saya sangat prihatin dengan peran Kepala Desa yang sering mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT). SKT yang diterbitkan sering kali bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pihak yang berwenang berkewajiban untuk mensosialisasikan ketentuan tersebut kepada Kepala Desa dan agar mereka memahami peraturan perundang-undangan terkait serta harus lebih berhati-hati.

Sanksi pidana bagi pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 73 tersebut di atas bukan tidak mungkin dikaitkan pula dengan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini sangat dimungkinkan jika izin yang diterbitkan pejabat yang bersangkutan terkait dengan kawasan hutan misalnya. Setiap kerugian Negara yang dapat dinilai dengan besaran rupiah hampir dapat dipastikan akan diperhitungkan untuk ganti ruginya. Dengan adanya kemungkinan-kemungkinan ini para pejabat pemerintah diharap tidak lagi dengan mudahnya mengeluarkan izin. Walaupun demikian kondisi seperti ini juga jangan dijadikan alasan untuk mempersulit perizinan.

Hal ini perlu untuk digarisbawahi, karena dalam kondisi biasa saja urusan perizinan dapat berlarut-larut, apalagi kalau penerbitan izin akan berakibat terkena sanksi pidana bagi yang menerbitkannya.

Undang-Undang Penataan Ruang ini merupakan salah satu Undang-Undang yang sangat tegas dan jelas. Cobalah Perhatikan Pasal 78 Undang-Undang ini.

(1)    Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

(2)    Peraturan Presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

(3)    Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

(4)    Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

a. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan;

b. Semua Peraturan Daerah Propinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan; dan

c. Semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pertanyaanya adalah apakah pelaksanaannya juga setegas ketentuannya?

Bagaimanapun Undang-Undang ini patut diacungi jempol karena ada Pembatasan Waktu Penyelesaian Peraturan Pelaksanaan Perundang-undangan, dari Peraturan Pemerintah sampai dengan Perda. Pada Undang-Undang yang lain misalnya Undang-Undang tentang Kehutanan, sampai sekarang pun Peraturan Pemerintah tentang Masyarakat Hukum Adat dan Pemanfaatan Hutan Adat belum juga ada, Amanat Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 untuk Masyarakat Hukum Adat dan Pasal 39 untuk Pemanfaatan Hutan Adat. Bagaimana pun ini adalah Amanat Undang-Undang, apabila pemerintah sekarang beranggapan bahwa saat ini tidak ada lagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, maka seyogyanya Undang-Undang itu diamandemen. Padahal pada kenyataannya, Masyarakat Hukum Adat di beberapa daerah masih ada, oleh karena itu Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Masyarakat Hukum Adat dan Pemanfaatan Hutan Adat harus segera diselesaikan karena sudah 10-11 tahun Undang-Undang Kehutanan tersebut diberlakukan.

Pekanbaru, 01 Maret 2010

 

Ir. Abdul Gafar Santoso

Pemerhati Lingkungan