ANTARA PEMBANGUNAN HTI DAN REKLAMASI BEKAS TAMBANG

by Ir. Abdul Gafar Santoso

ANTARA PEMBANGUNAN HTI DAN REKLAMASI BEKAS TAMBANG


Dahulu ketika masih menjabat sebagai Menteri Negara Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Prof. Emil Salim pernah mengatakan kalau pembangunan di Indonesia ini ibarat sambil berlayar membuat kapal. Karena waktu itu masih muda, maka menimpalinya dengan Ya Pak, seperti sambil berlari pakai celana. Setelah hampir 30 tahun kemudian, kondisinya sudah jauh lebih maju, akan tetapi masih juga mirip-mirip perumpamaan itu. Bedanya barang kali kalau sekarang ini perumpamaannya adalah sambil berlayar memperbaiki kapal bocor. Memang pembangunan harus jalan terus kalau tidak ingin kehilangan momentum. Itulah sebabnya kapal pembangunan tetap harus berlayar, tidak perlu berhenti untuk memperbaiki kapal karena kapal harus sampai tujuan sesuai komitmen.

Dalam kerangka menjalankan roda pembangunan tentulah banyak peraturan perundang-undangan yang harus dipersiapkan. Memang tidak mudah, itulah sebabnya maka seringkali kita jumpai adanya peraturan yang kurang tepat sehingga perlu direvisi. Sementara peraturan perundang-undangan tersebut diperbaiki, bukan berarti kegiatan pembangunan harus berhenti. Pembangunan harus jalan terus. Mengingat pembangunan harus jalan terus, sementara awak kapal bahkan nahkodanya harus sering diganti, maka nahkoda dan awak kapal harus pandai-pandai menjalankan kapalnya.

Pembangunan kehutanan yang saat ini dinahkodai oleh Menteri Kehutanan juga dituntut untuk professional. Peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan di Republik ini memang bukan main banyaknya. Dari sejak zaman kolonial hutan dan kehutanan sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sebagian, bahkan mungkin sebagian besar peraturan perundang-undangan tersebut diadopsi oleh pemerintah kita (tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian). Karena begitu banyaknya peraturan, sementara pada saat yang bersamaan juga dibuat peraturan-peraturan baru, oleh orang-orang yang baru pula, maka kemungkinan kontradiksi antara satu peraturan dengan peraturan yang lain dapat saja terjadi, terutama dengan peraturan yang lalu yang masih berlaku.

Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia sebenarnya telah ada sejak ratusan tahun lalu. Tanaman jati mungkin merupakan salah satu jenis tanaman HTI pertama yang dikenal di Indonesia terutama di Jawa. Ketika bangsa Belanda menjajah negara kita, hutan jati yang luas di Jawa kemudian dikelola oleh perusahaan Belanda, dan selanjutnya oleh Jawatan Kehutanan. Untuk itu pengelolaan dan pemanfaatan kayu jati kemudian diatur dengan peraturan perundang-undangan Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, peraturan-peraturan itu sebagian masih digunakan walaupun kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Dari sejarah kehutanan kita selama ini, HTI secara resmi baru diatur tahun 1990 dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1990 yang mengacu pada UU No. 5 Tahun 1967. Setelah UU No. 5 Tahun 1967 dicabut dan diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999, ketentuan tentang HTI ini juga dilakukan perubahan. Bahkan sebelum diundangkannya UU No. 41 Tahun 1999, telah ada PP baru yang mengatur tentang HTI, yaitu PP No. 6 Tahun 1999.

Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HTI ini dibuat silih berganti. Pro dan kontra pelaksanaannya pun bermunculan. Munculnya pro dan kontra pembangunan HTI ini tidak terlepas dari ketidak-tepatan peraturan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan undang-undangnya. Dari sejak Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Menhut-II/2000 hingga Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, ketentuan tentang HTI kurang sesuai dengan bunyi ketentuan UU No. 41 Tahun 1999. Oleh karena itu dikeluarkanlah PP No. 3 Tahun 2008 agar benar-benar sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999. Mudah-mudahan dengan adanya PP No. 3 Tahun 2008 itu pro dan kontra tersebut semakin hilang. Kalau toh masih ada juga, maka pihak-pihak yang mempermasalahkannya pastilah mempunyai kepentingan tertentu. Walaupun demikian, dengan adanya tumpang-tindih peraturan perundang-undangan yang begitu banyak bukan tidak mungkin masih akan ada juga masalah.

Berdasarkan pengalaman dan fakta di lapangan, keberhasilan pembangunan HTI saat ini tidak lagi diragukan. Karena, sebenarnya menanam di areal HTI itu tidaklah sulit. Dengan HTI yang semakin baik hasil dan kualitasnya dari waktu ke waktu, maka fungsi hutan juga akan semakin mantap. Di sisi lain sebenarnya dengan pelaksanaan HTI, kawasan hutan menjadi makin terjaga. Pemegang izin HTI akan menjaga dengan baik areal kerjaannya, lebih-lebih yang telah berupa tanaman. Oleh karena itu, selayaknyalah apabila kepada pemegang izin HTI yang bersangkutan diberikan apresiasi.

Terkait dengan kegiatan di luar kehutanan terutama kegiatan pertambangan, kiranya pemerintah perlu lebih berhati-hati. Akhir-akhir ini kekhawatiran terhadap kegiatan pertambangan yang lokasinya berada dalam kawasan hutan semakin terbukti. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 yang mengisyaratkan adanya tarif pengusahaan lahan untuk kegiatan pertambangan terbuka horizontal dalam kawasan hutan lindung sungguh memprihatinkan. Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dengan tarif yang relatif rendah di satu sisi dan lemahnya sanksi apabila reklamasi bekas tambang gagal atau bahkan tidak dilakukan sangat terbuka. Walaupun telah ada ketentuan tentang kewajiban pemegang izin pertambangan menyediakan dana jaminan reklamasi, terlaksananya kegiatan reklamasi hutan belum tentu terjadi.

Reklamasi hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat brfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Hutan bekas tambang terbuka horizontal pada umumnya memang kondisinya rusak. Oleh karena itu upaya untuk memulihkan kembali lahan yang rusak ini sangat sulit. Untuk itu diperlukan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang rumit, mahal, penuh ketelitian dan kesabaran. Selain itu perlu dipersiapkan dengan seksama bibit-bibit tanaman pionir dalam jumlah yang banyak. Bibit-bibit siap tanam ini dihasilkan dengan menggunakan media yang mampu menopang kehidupan bibit dalam jangka waktu yang cukup lama untuk hidup di dalam kondisi yang ekstrim.

Lapangan yang akan ditanami juga harus dipersiapkan lubang-lubang tanamannya dengan baik. Selanjutnya lubang tanaman diisi dengan media seperti yang digunakan untuk media sapih bibit yang akan ditanam. Selain berupa jenis pionir, seyogyanya tanaman tersebut juga merupakan jenis yang menghasilkan biji-biji yang berkemampuan tumbuh secara alami begitu jatuh di atas tanah.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut di atas pelaksanaan reklamasi hutan bekas pertambangan dilakukan oleh pemegang izin pertambangan berdasarkan rencana reklamasi yang telah disetujui pejabat yang berwenang. Pengembalian kawasan hutan bekas pertambangan ini sangat bergantung kepada keberhasilan reklamasinya. Namun dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat ketentuan yang merisaukan yaitu pasal 49 ayat (4) yang berkaitan dengan tata cara pelepasan dana jaminan reklamasi. Mungkinkah ketentuan ini bermakna: Silahkan tinggalkan bekas tambang, biarlah pemerintah yang melaksanakan reklamasi dengan dana jaminanmu itu.

Pekanbaru,   Maret 2010

 

Ir. Abdul Gafar Santoso