Moratorium Hutan Alam

by Ir. Abdul Gafar Santoso

Moratorium Hutan Alam


Beberapa teman berbicara tentang pertemuan di Kementerian Kehutanan beberapa hari yang lalu terkait Letter of Intent Republik Indonesia dengan Kerajaan Norwegia. Dari pembicaraan mereka dapat saya simpulkan bahwa mereka masih ragu tentang hutan alam yang akan dimoratorium.

Dari materi LoI pada tahap II disebutkan adanya moratorium izin baru konvesi hutan alam primer dan gambut. Sepengetahuan saya yang namanya hutan alam primer adalah hutan alam yang masih perawan yang belum dieksploitasi. Itulah sebabnya ada pula hutan alam sekunder yaitu hutan alam yang telah pernah dieksploitasi. Dalam praktek sehari-hari hutan ini disebut Logged Over Area (LOA) atau hutan bekas tebangan.

Yang membuat teman-teman ragu sebenarnya adalah adanya dua kata di belakang moratorium yaitu “izin baru”. Pengertian izin baru inilah yang membingungkan teman-teman. Ada yang menafsirkannya sebagai IUPHHK-HTI baru. Namun, ada juga yang menafsirkannya sebagai izin tebang RKT yang baru.

Menurut saya yang dimaksud izin baru adalah IUPHHK-HTI yang baru. Sedangkan RKT itu merupakan tindak lanjut dari IUPHHK-HTI. Artinya kalau IUPHHK-HTI yang lama dan sedang berjalan masih ada hutan alamnya yang harus ditebang dalam rangka persiapan lapangan untuk penanaman tanaman. Hal itu tidak termasuk izin baru yang dimaksud dalam phase II materi LoI tersebut.

Bagaimana pun IUPHHK-HTI yang sah dan telah disahkan pula RKUPHHK-nya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan RKUPHHK yang telah disahkan tersebut. Sebaiknya penalti harus diberikan oleh pemerintah apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh RKUPHHK-nya seluruh rencana penebangan hutan alam dalam rangka persiapan lapangan tersebut tidak ditepati.

Sebagai contoh dalam IUPHHK-HTI PT Global Reward terdapat areal hutan alam yang akan dijadikan hutan tanaman seluas 7.500 hektar. Telah menjadi hutan tanaman seluas 2.000 hektar. Dari sisa areal hutan alam seluas 5.500 hektar direncanakan akan ditanam dalam waktu tiga tahun dengan perincian tahun 2009 – 2.000 hektar, tahun 2010 – 2.000 hektar, dan tahun 2011 – 1.500 hektar.

Apabila sampai dengan tahun 2011 realisasinya hanya 4,500 hektar saja maka areal sisa seluas 1.000 hektar tidak diperkenankan lagi untuk ditebang sebagai persiapan lapangan untuk hutan tanaman. Untuk itu kepada pemegang IUPHHK-HTI yang bersangkutan diwajibkan merevisi RKUPHHK-nya sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Sebagaimana diketahui setiap IUPHHK-HTI diwajibkan membuat tata ruang areal izinnya tersebut menjadi beberapa areal penggunaan yaitu: Kawasan Lindung, Tanaman Pokok, Tanaman Unggulan, Tanaman Kehidupan, serta Sarana Prasarana. Terhadap areal seluas 1.000 hektar yang semestinya menjadi hutan tanaman dialihkan menjadi tambahan areal kawasan lindung.

Dengan demikian, moratorium berlaku setelah pemegang-pemegang IUPHHK-HTI tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan RKUPHHK-HTI yang telah disahkan. Mudah-mudahan interpretasi saya ini tidak keliru.

***

Sebenarnya masalah global warming yang terjadi dalam dasawarsa terakhir ini merupakan fenomena baru. Deforestrasi dan industrialisasi yang berkembang dapat saja menjadi penyebab utama global warming. Namun, bagi rimbawan yang menjadi komitmennya adalah bagaimana hutan tidak semakin dirusak.

Kerusakan hutan pada umumnya disebabkan oleh manusia. Memang ada juga hutan yang rusak akibat kekuatan alam misalnya petir. Akan tetapi fenomena ini jarang terjadi. Oleh karena itu langkah kebijakan pemerintah yang paling tepat adalah bagaimana caranya mengendalikan manusia agar tidak merusak hutan. Bahkan, bilamana mungkin mengarahkan agar setiap orang berjiwa rimbawan. Terlebih mereka yang tinggal di sekitar hutan.

Undang-Undang kita sebenarnya telah memberikan solusi tersebut. Akan tetapi rasanya masih sulit untuk dilaksanakan. Pemberian izin pemanfaatan hutan kepada masyarakat terutama masyarakat di sekitar hutan sesungguhnyalah telah menjadi solusi yang sangat tepat untuk mengendalikan masyarakat yang haus akan pekerjaan. Namun, bagaimana masyarakat yang miskin dan kurang pendidikan ini dapat memperoleh izinnya dengan cara yang mudah dan bahkan sebisa mungkin juga dapat dimodali untuk memulai usahanya nampaknya masih menjadi kendala hingga saat ini.

Masyarakat yang miskin umumnya diakibatkan oleh tidak adanya pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Tidak memiliki pekerjaan berarti banyak waktu luang bagi mereka. Jika mereka ini tidak disibukkan dengan pekerjaan maka kesempatan untuk merusak hutan atau tindakan kriminal lainnya kemungkinan besar akan terjadi. Sebaliknya jika mereka tersita waktunya dengan kegiatan pemanfaatan hutan yang mereka kantongi izinnya maka tindakan merusak hutan dan tindakan kriminal lainnya akan tertutup. Setidak-tidaknya peluang untuk itu akan semakin kecil.

Oleh karena itu pemerintah harus cepat-cepat dan bersungguh-sungguh melakukan pendekatan kepada masyarakat. Pemerintah harus “memasarkan” peluang usaha pemanfaatan hutan kepada masyarakat ini langsung ke desa-desa sekitar hutan.

Pemerintah juga jangan berharap bahwa masyarakat sekitar hutan akan mengetahui undang-undang dan peraturan pemerintah yang memberikan peluang itu bagi mereka untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan hutan untuk masyarakat tersebut. Walaupun dalam setiap undang-undang dan peraturan pemerintah selalu mencantumkan ketentuan : agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang / Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Namun, jangan berharap bahwa masyarakat di sekitar hutan akan mengetahuinya.

Semoga Menteri Kehutanan dan seluruh jajarannya tanggap untuk melakukannya meskipun kementrian ini telah tidak memiliki Penyuluh Kehutanan lagi di lapangan.

Pekanbaru, Juni 2010

Ir Abdul Gafar Santoso
Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan.