Surat Terbuka untuk Para Bupati (Khusus untuk Bupati Luar Jawa)

by Ir. Abdul Gafar Santoso

Surat Terbuka untuk Para Bupati
(Khusus untuk Bupati Luar Jawa)

 

Bapak Bupati yth,

Ketika Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diundangkan pada tanggal 27 April 2007 lalu, banyak Bupati yang khawatir karena banyak desa di wilayahnya yang berada dalam kawasan hutan. Kekhawatiran ini sebenarnya tidak perlu terjadi manakala bupati tersebut memahami tata hubungan antara desa dan hutan.

Berkenaan dengan adanya kesalahan pemahaman mengenai tata hubungan antara desa dengan hutan tersebut, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pengertian yang benar adalah bahwa di dalam desa ada hutan (di dalam desa terdapat kawasan hutan). Oleh karena itu, apabila ada yang mengatakan bahwa ada desa di dalam kawasan hutan, maka pemahamannya jelas salah. Mengapa salah? Hal ini didasarkan pada sistem ketatanegaraan kita bahwa desa merupakan bagian dari suatu negara. Sementara itu hutan hanyalah salah satu isi dan kekayaan alam yang menjadi modal dasar bagi kehidupan dan pembangunan suatu bangsa / negara, termasuk desa yang memiliki hutan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan pasal 85 s/d pasal 91 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, seyogyanya para Bupati perlu segera menginventarisasi desa-desa di wilayahnya yang memiliki kawasan hutan.

Apabila dalam kenyataannya pada saat ini masih ada kawasan hutan yang belum dibebani dengan hak-hak Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, sebaiknya para Bupati segera mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkannya sebagai areal kerja hutan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tersebut.

Usulan tersebut satu dan lain hal dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan para pejabat di lingkungan kabupaten yang memiliki kewenangan menerbitkan izin terkait dengan penggunaan lahan (terutama para Kepala Desa yang sering mengeluarkan Surat Keterangan Tanah yang biasa disebut SKT). Dalam hal ini saya ingin mengingatkan kembali tentang adanya Sanksi Pidana bagi setiap pejabat yang berwenang menerbitkan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (7) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tersebut.

Di lain pihak, dengan adanya hutan desa, maka masyarakat desa yang bersangkutan akan lebih bertanggung jawab atas kelestarian hutan di wilayahnya dan diharapkan akan dapat membantu pembangunan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Dengan demikian diharapkan akan terjadi pula pemerataan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil lagi.

Demikian, semoga Bapak-Bapak Bupati memakluminya.

Pekanbaru, November 2010

 

Ir. Abdul Gafar Santoso

(Pemerhati Lingkungan)