CDR, POTENSI YANG TERABAIKAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

by Ir. Abdul Gafar Santoso

CDR, POTENSI YANG TERABAIKAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

 

 

I. Pendahuluan

1.      Latar Belakang

Sebagai wujud dari rasa syukur bangsa Indonesia atas kemerdekaan yang telah lama di perjuangkan, maka salah satu amanat dari para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah melaksanakan pembangunan. Berdasarkan sejarah pelaksanaan pembangunan bangsa selama ini kita tahu bahwa pembangunan itu meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara ini.

Penjabaran atas rencana pembangunan tersebut ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kondisi ini menggambarkan seolah-olah kegiatan pembangunan Negara ini hanya bertumpu pada anggaran yang diperoleh dan dikelola oleh pemerintah saja.

Apabila kita lebih cermat sebenarnya masih banyak dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan bangsa ini. Dana tersebut tidak harus selalu berasal dari pajak dan atau retribusi yang diperoleh dan dikumpulkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dari dunia usaha dan masyarakat. Sesungguhnya, masih banyak dana khususnya dari dunia usaha yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan terutama pembangunan di daerah. Tulisan berikut ini hanyalah sekedar contoh tentang adanya kemungkinan dana-dana yang berasal dari kegiatan dunia usaha yang seharusnya dapat diarahkan oleh pemerintah daerah guna pembangunan di daerahnya.

Dewasa ini setiap perusahaan khususnya perusahaan-perusahaan besar, kegiatan-kegiatannya sangat berdampak pada lingkungan sekitarnya. Itulah sebabnya, bahwa selain harus melakukan kajian analisis dampak lingkungan kegiatannya, perusahaan-perusahaan tersebut juga harus menyediakan dana dan melaksanakan kewajiban turut membangun wilayah lingkungan di mana kegiatannya berada. Kegiatan membangun sekitar areal kerja perusahaan ini dikenal dengan istilah Community Development Responsibility (CDR).

Dalam kegiatan sektor kehutanan misalnya, kegiatan ini telah lama dilakukan dengan nama Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Di lingkungan Perhutani  kegiatan PMDH ini dikenal dengan Program/Proyek MALU (Mantri-Lurah), berupa kerjasama antara KRPH dengan Kepala Desa dalam membangun desa yang bersangkutan dengan dana dari Perhutani.

Pemanfaatan dana CDR juga merupakan salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah, apalagi setelah banyak Peraturan Daerah (Perda) yang baru-baru ini dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Terlebih hampir keseluruhan Perda tersebut mengatur tentang pajak dan retribusi. Dengan dibatalkannya Perda yang mengatur tentang pajak-pajak daerah dan retribusi ini sudah barang tentu banyak pendapatan daerah yang hilang. Dengan demikian kesempatan membangun daerah yang selama ini dibiayai dari sumber-sumber pendapatan tersebut menjadi hilang.

2.      Maksud dan Tujuan

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kemungkinan pemanfaatan dana dari dunia usaha guna menunjang pembangunan di daerah antara lain lewat pemanfaatan dana Community Development Responsibility (CDR) yang dananya berasal dari dana perusahaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh perusahaan bersama masyarakat desa di mana perusahaan tersebut beraktifitas.

Adapun tujuannya adalah tercapainya percepatan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

3.      Batasan Penulisan

Pokok bahasan berikut ini dibatasi pada suatu daerah tertentu saja sekedar sebagai salah satu contoh, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi daerah lainnya. Untuk itu penulis memilih Provinsi Riau sebagai daerah contoh dalam penulisan ini. Sedangkan dari dunia usaha juga akan dibatasi pada sektor-sektor yang berkembang secara luas seperti sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan. Cakupan areal kegiatan ketiga sektor ini cukup luas dan sudah barang tentu dampaknya terhadap lingkungan juga cukup luas.

II. Ruang Lingkup Studi

1.      Keadaan Geografis

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi di Sumatera yang memiliki luas wilayah 8.915.016 Hektar. Wilayah ini terletak diantara 01o05’00” LS dan 02o25’00” LU, serta antara 100o00’00” BB dan 105o05’00” BT (Riau Dalam Angka 2010).

Provinsi ini memiliki 15 sungai dengan empat sungai utama yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan masyarakat. Keempat sungai utama tersebut adalah Sungai Siak (300 km), Sungai Rokan (400 km), Sungai Kampar (400 km) dan Sungai Indragiri (500 km). Sungai-sungai tersebut mengalir dari Barat ke Timur dan bermuara ke Laut Cina Selatan dan Selat Malaka.

Batas-batas wilayah Provinsi Riau adalah:

  1. Sebelah Utara = Selat Malaka dan Provinsi Sumut.
  2. Sebelah Timur = Kepulauan Riau dan Selat Malaka.
  3. Sebelah Selatan = Provinsi Jambi dan Provinsi Sumbar.
  4. Sebelah Barat = Provinsi Sumbar dan Provinsi Sumut.

Provinsi Riau saat ini terbagi dalam 10 Kabupaten dan dua Kota masing-masing adalah sebagai berikut :

  1. Kabupaten Rokan Hulu dengan Ibukota Pasir Pengaraian.
  2. Kabupaten Rokan Hilir dengan Ibukota Bagan Siapi-Api.
  3. Kabupaten Kampar dengan Ibukota Bangkinang.
  4. Kabupaten Bengkalis dengan Ibukota Bengkalis.
  5. Kabupaten Siak dengan Ibukota Siak Sri Indrapura.
  6. Kabupaten Pelalawan dengan Ibukota Pangkalan Kerinci.
  7. Kabupaten Teluk Meranti dengan Ibukota Selatpanjang.
  8. Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukota Tembilahan.
  9. Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibukota Rengat.
  10. Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibukota Taluk Kuantan.
  11. Kota Pekanbaru.
  12. Kota Dumai.

2.      Tanah dan Iklim

        Dari luas daratan Provinsi Riau yang lebih dari 8 juta hektar sebagian besar jenis tanahnya adalah organosol dan gley humus dengan luas ± 5,6 juta hektar, podsolik merah kuning dengan luas ± 2,16 juta hektar dan sisanya adalah tanah podsol. Tanah-tanah jenis ini pada umumnya memiliki kesuburan yang rendah dan bersifat asam. Oleh karena itu pemanfaatan untuk usaha pertanian memerlukan pupuk yang tidak sedikit.

Provinsi ini memiliki iklim basah, bahkan hampir sepanjang tahun. Curah hujan rata-rata berkisar antara 1000 mm3 hingga 3000 mm3 pertahun. Iklim seperti ini cukup menguntungkan bagi usaha pertanian. Tentu saja dalam kondisi yang berlebihan akan berakibat banjir dan hal seperti ini tentu tidak baik bagi kegiatan apapun.

Berdasarkan data klimatologi curah hujan tertinggi dalam tahun 2009 terjadi di Kabupaten Kampar sebesar 3.349 mm3, kemudian disusul oleh Kota Pekanbaru sebesar 3.214 mm3 dan curah hujan terendah terjadi di Kota Dumai sebesar 635 mm3.

Berdasarkan catatan Stasiun Meteorologi Simpang Tiga, suhu udara rata-rata di Kota Pekanbaru sebesar 23o C, dengan suhu maksimun 36o C dan minimum 21o C.

3.      Kependudukan

Berdasarkan hasil olah cepat sensus penduduk tahun 2010 (SP 2010), jumlah penduduk di Provinsi Riau tercatat 5.543.031 jiwa, dari keseluruhan jumlah tersebut 2.854.989 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 2.688.042 jiwa adalah perempuan.

Sementara itu jumlah rumah tangga tercatat sebanyak 1.337.034 rumah tangga dengan rata-rata 4 jiwa per rumah tangga. Berdasarkan catatan SP 2010 tersebut, penduduk banyak terkonsentrasi di Kota Pekanbaru yakni sebesar 903.902 jiwa (16,31 %). Kabupaten yang tercatat berpenduduk paling sedikit adalah Kabupaten Teluk Meranti sebesar 176.371 jiwa (3,18 %).

Keadaan penduduk Provinsi Riau selengkapnya terdapat dalam tabel 1.

Tabel 1.  Jumlah Penduduk Per Kabupaten/ Kota Provinsi Riau Tahun 2010.

Kabupaten/ Kota

Regency/ City

Penduduk

Population

Laki-laki

male

Perempuan

Female

Jumlah

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

01  Kuantan Singingi

02  Indragiri Hulu

03  Indragiri Hilir

04  Pelalawan

05  Siak

06  Kampar

07  Rokan Hulu

08  Bengkalis

09  Rokan Hilir

10  Kepulauan Meranti

71  Pekanbaru

73  Dumai

149.368

186.989

340.299

159.247

196.814

353.787

245.636

257.200

283.758

  90.577

459.533

131.781

   141.676

   175.972

   322.006

   143.774

   180.418

   332.243

   229.375

   241.184

   268.675

     85.794

   444.369

   122.556

  291.044

  362.961

  662.305

  303.021

  377.232

  686.030

  475.011

  498.384

  552.433

  176.371

  903.902

  254.337

Jumlah/ Total     2.854.989

2.688.042

      5.543.031

Sumber : Hasil Olah Cepat Sensus Penduduk 2010.

Terkait dengan tingkat kesejahteraan penduduk, dari data jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2008-2009, nampak adanya penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Berdasarkan data persentase penduduk miskin, tercatat penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupten Pelalawan yakni sebesar 18,63% pada tahun 2008, dan menurun menjadi 16,71% pada tahun 2009. Sementara itu di Pekanbaru sebagai daerah dengan persentase penduduk miskin terendah pada tahun 2008 tercatat sebesar 3,63% justru pada tahun 2009 naik menjadi 3,92%  Hal ini mungkin terjadi sebagai akibat adanya perpindahan penduduk miskin dari luar Pekanbaru yang mencari pekerjaan di kota ini.

Data jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan Provinsi Riau adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini (tabel 2).

Tabel 2.  Jumlah, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Provinsi Riau.

Kabupaten/ Kota

Regency/ City

Jumlah Penduduk Miskin

Number of Poor Population

(000)

Persentase Penduduk Miskin

Percentage of Poor Population

(%)

Garis Kemiskinan

Proverty Line

(Rp)

2008

2009

2008

2009

2008

2009

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(8)

(9)

01  Kuantan Singingi

02  Indragiri Hulu

03  Indragiri Hilir

04  Pelalawan

05  Siak

06  Kampar

07  Rokan Hulu

08  Bengkalis*

09  Rokan Hilir

71  Pekanbaru

73  Dumai

47,35

40,62

92,39

54,57

23,85

71,57

75,16

69,80

61,27

29,74

18,35

  42,74

  35,98

  80,60

  50,71

  20,19

  65,58

  68,01

  63,43

  55,96

  33,42

  15,65

  16,51

12,05

13,19

18,63

  7,09

11,45

18,05

  8,94

10,59

  3,63

  7,42

14,42

10,25

11,11

16,71

  5,71

10,04

15,49

  7,91

  9,32

  3,92

  6,08

242.455

231.894

217.031

286.761

245.192

241.279

288.961

255.670

185.264

241.428

256.806

299.369 269.484

219.841

331.024

247.965

257.508

289.554

295.967

227.571

300.852

261.859

Jumlah/ Total  584,68

532,26

10,79

  9,45

240.811

270.504

Catatan : * Termasuk kabupaten Kepulauan Meranti yang masih tercatat di kabupaten Bengkalis.

Sumber Survei Sosial Ekonomi Nasional,2008-2009.

               Dilihat dari sudut mata pencahariannya penduduk di daerah ini sebagian terbesar bekerja di sektor pertanian. Pada urutan kedua mereka bekerja di sektor perdagangan dikuti kemudian oleh sektor jasa. Pekerjaan di sektor pertanian yang mendominasi lapangan kerja di daerah ini tentu banyak dipengaruhi sifat agraris yang dicirikan oleh penggunaan lahannya yang didominasi oleh sektor pertanian.

Oleh karena itu dengan adanya kegiatan CDR dari perusahaan-perusahaan perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang pada umumnya berlokasi di desa-desa, sangat diharapkan akan terjadi penurunan jumlah penduduk miskin tersebut di atas. Hal ini akan dapat terjadi manakala perusahaan-perusahaan yang bersangkutan benar-benar melaksanakan secara baik dan benar program-program CDR-nya. Selain itu program CDR juga diharapkan dapat mengurangi perpindahan penduduk dari desa ke kota-kota untuk sekedar mencari pekerjaan.

Berikut ini gambaran kondisi lapangan kerja di Provinsi Riau dalam tiga tahun terakhir yang menyerap tenaga kerja usia produktif ( 15 tahun ke atas).

Tabel 3. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Seminggu Menurut Lapangan Usaha Utama.

Lapangan Usaha

 

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas

 

Februari

2008

Agustus

2008

Februari

2009

Agustus

2009

Februari

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

 

1. Pertanian

   

2. Pertambangan dan Penggalian

   

3. Industri Pengolahan

   

4. Listrik Air dan Gas

  

5. Bangunan dan Konstruksi

  

6. Perdagangan Rumah Makan dan Hotel

7. Angkutan dan Komunikasi

   

8. Keuangan dan Asuransi

   

9. Jasa-Jasa

 

46,7

       2,9

5,4

0,2

5,9

17,2

5,9

1,4

14,3

49,3

 

2,3

4,3

0,3

5,2

17,6

5,6

0,9

13,5

45,9

 

3,8

4,9

0,2

6,0

18,2

5,7

1,2

14,0

48,4

 

2,1

5,8

0,5

4,8

18,2

4,8

1,5

13,9

43,9

 

2,6

5,4

0,2

5,5

19,3

4,3

1,7

17,1

Jumlah/ Total    100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sumber : Sakernas 2008-20.

  1. Penggunaan lahan

         Data penggunaan lahan di Provinsi Riau ini termasuk yang paling susah dijadikan pegangan. Hal ini disebabkan oleh statisnya data kawasan hutan yang relatif tidak berubah jumlah luasnya sejak ketetapan tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), walaupun sebenarnya kondisinya telah banyak berubah.

        Berdasarkan data statistik tahun 2010 luas areal tanaman pangan sebesar 2.965.251,20 Ha, perkebunan seluas 3.084.770 Ha dan Kehutanan yang terdiri atas Hutan Lindung (HL) 228.793,82 Ha, Hutan Suaka Alam  seluas 531.852,65 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 1.605.762,78 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebesar 1.815.949,74 Ha, Hutan Bakau 138.433,62 Ha, dan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) seluas 4.277.964,39 Ha.

        Dari data tersebut diatas, barangkali data luas hutan yang dapat dikonversi (HPK) merupakan data yang paling tidak up to date. Banyak perubahan kawasan hutan yang kemudian menjadi ladang, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain yang tidak dilakukan pencatatan ulang dan updating, menjadikan data penggunaan lahan di Provinsi Riau sangat tidak akurat. Dari luas areal tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan di luar HPK saja, luasnya telah mencapai 10.370.813,81 Ha, jauh di atas luas keseluruhan wilayah provinsi ini.

        Kondisi seperti ini disebabkan antara lain oleh tidak adanya ketaatan masyarakat dan aparatur terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada serta adanya kepentingan-kepentingan lain. Kondisi seperti ini juga dimungkinkan terjadi akibat  lemahnya peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh misalnya adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat, namun sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan tersebut belum juga ada. Sementara itu Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang sangat kental dengan adat istiadat masyarakat hukum adat.


III. Pembahasan

 

III. 1. Sektor-sektor yang Berpeluang

Meskipun banyak sektor yang berpeluang dapat dilibatkan dalam pembangunan daerah melalui pemberdayaan dana CDR, namun sebagaimana batasan penulisan di atas, dalam tulisan ini dibatasi pada sektor Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan dan Industri Pengolahan produk-produk ketiga sektor tersebut.

 

III.              1. 1. Perkebunan

Berdasarkan data Perkebunan Provinsi Riau tahun 2009, jenis-jenis komodisi perkebunan yang dikembangkan oleh Perusahaan, Perkebunan BUMN maupun BUMS meliputi karet, kelapa hibrida, kelapa sawit, kakao dan sagu. Berikut dibawah ini data luas Perkebunan Besar Negara (PBN) maupun Perkebunan Besar Swasta (PBS) tahun 2009 di Provinsi Riau.

 

Tabel 4.  Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2009 dari areal PBN dan PBS.

No

komoditi

Luas Areal (Ha)

Produksi (Ton)

PBN

PBS

1

2

3

4

5

Karet

Kelapa Hibrida

Kelapa Sawit

Kakao

Sagu

10.901

19.545

   9.392

 12.253

849.597

    3.000

  20.000

     38.659

     24.612

3 274.264

       3.128

     69.836

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2010.

 

Berkaitan dengan data tersebut di atas dari sektor perkebunan ini penulis akan membatasi hanya pada komoditi kelapa sawit. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan data yang ada. Selain itu untuk sekedar contoh barangkali satu komoditi ini cukup mewakili, mengingat luasnya yang sangat dominan.

Berdasarkan data tersebut di atas dan harga jual produk kelapa sawit yang berlaku saat ini sebesar ± Rp. 1.700,- perkilogram TBS, maka apabila untuk setiap kilogram hasil kelapa sawit dikeluarkan biaya CDR sebesar 1% saja akan terdapat dana CDR sebesar ± Rp. 55,66 milyar.

Besarnya dana CDR tersebut sudah barang tentu akan berfluktuasi sejalan dengan fluktuasi harga produk dan besarnya produksi perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya. Namun berdasarkan trend atau kecenderungan kebutuhan dunia akan minyak nabati, maka peluang meningkatnya dana CDR akan semakin besar dari tahun ke tahun.

Apabila setiap perusahaan baik PBN maupun PBS dari semua jenis usaha perkebunan melaksanakan CDR, tentulah dana CDR dari sektor perkebunan ini tidak hanya sebesar Rp. 55,66 milyar saja akan tetapi bisa lebih dari Rp. 65 milyar. Hal ini akan menjadi lebih besar lagi jika dana CDR tersebut dapat disediakan lebih dari 1%.

III.              1. 2. Kehutanan

Untuk sektor kehutanan, kegiatan yang akan penulis kemukakan adalah kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI). Berdasarkan data saat ini tidak kurang dari 2,1 Juta hektar kegiatan HTI beroperasi di Provinsi Riau. Hampir keseluruhan kegiatan HTI di Provinsi Riau hasilnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik pulp dan kertas. Untuk itu daur tanaman HTI ini cukup pendek yakni 5 (lima) tahun. Oleh karena itu setiap tahun akan selalu ada tebangan/ penyiapan lahan dan penanaman seluas ± 442.000 Ha, dengan demikian setiap tahun akan tersedia tidak kurang dari Rp. 60 milyar dana CDR dari kegiatan HTI di Provinsi ini.

Kegiatan di sektor kehutanan yang mengutamakan asas kelestarian mengharuskan terbentuknya kelas hutan yang normal. Mengingat daur tanaman HTI ini 5 (lima) tahun maka dapat dipastikan, setiap tahun setiap perusahaan wajib mengusahakan agar terdapat 5 (lima) kelas hutan dengan luasan yang relatif sama. Oleh karena itu besarnya dana CDR yang harus disediakan perusahaan HTI relatif tetap dari tahun ke tahun yakni sebesar 1 % atau lebih dari biaya tanaman sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No  P  64/Menhut-II/2009.

Dengan demikian besarnya dana CDR dari kegiatan HTI juga relatif tetap dari tahun ke tahun. Selain dari kegiatan HTI, dana CDR juga dapat tersedia dari kegiatan Pengusahaan Hutan Alam dan Hutan Tanaman Rakyat untuk hutan alam di Provinsi Riau relatif kecil. Sementara itu Hutan Tanaman Rakyat (HTR) juga masih terbatas sekali. Setidak-tidaknya peluang tersedianya dana CDR dari lahan hutan ini cukup tersedia selain dari HTI.

III.              1. 3. Pertambangan

Dari Provinsi Riau komoditi pertambangan yang terkenal adalah minyak bumi. Untuk tahun 2009 tidak kurang dari 12,2 juta barel minyak bumi dihasilkan dari Provinsi ini. Hasil tersebut cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sebelumnya dihasilkan hampir 148 juta barel di tahun 2007 dan hampir 144 juta barel di tahun 2008.

Selain minyak bumi, bahan tambang yang lain berupa batu bara cenderung meningkat hasilnya dan untuk gambut ada kecenderungan hasilnya menurun dari tahun ke tahun. Produksi batu bara pada tahun 2007 sebesar 1.546.599,267 metrik ton. Untuk tahun 2008 turun menjadi 1.274.180,78 metrik Ton, dan tahun 2009 menjadi sebesar 3.008.063,19 metrik Ton. Gambut tahun 2007 sebanyak 483.616 Ton turun menjadi 452.907,54 Ton di tahun 2008 dan tahun 2009 hanya menghasilkan 167.211,20 Ton  Hal ini terjadi barangkali diakibatkan oleh gencarnya kampanye anti eksploitasi lahan gambut akhir-akhir ini. Bahan tambang lain yang berpeluang dapat menyediakan dana CDR adalah gas bumi.

Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan pertambangan tersebut di atas di kelola oleh perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, peluang untuk dapat mendayagunakan dana CDR bagi pembangunan daerah juga cukup terbuka dari sektor pertambangan.

III.             1. 4. Industri Pengolahan

Untuk Industri Pengolahan ini penulis fokuskan pada industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Walaupun demikian tidak banyak data yang dapat dihimpun dari dana CDR sektor industri ini, baik besar maupun kebijakannya. Oleh karena itu, jika sektor ini juga melaksanakan kegiatan CDR dengan dana setidak-tidaknya sebesar 1% dari nilai hasil produksinya, maka dana CDR yang dapat dimanfaatkan dar sektor ini akan sangat besar pula.

Berikut ini data jumlah perusahaan dan tenaga kerja industri besar dan sedang sebagaimana tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang di  Provinsi Riau Yang Telah Disesuaikan.

No.

Klasifikasi Industri

Jumlah

Perusahaan

Tenaga Kerja

2007 r)

2008

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

4

5

6

7

Industri Makanan dan Minuman

 

Industri Pengolahan Tembakau/ Industri Tekstil/ Industri Barang-barang dari Batu bara, Persilangan Minyak Bumi & Pengolahan Gas Bumi

 

Industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya

 

Industri Kertas, barang-barang dari kertas dan sejenisnya

 

Industri Karet, barang dari karet dan barang plastik

 

Industri Barang Galian bukan Logam

 

Industri Furnitur dan Industri Pengolahan lainnya

127

    4

  12

    5

  16

    4

    9

30 028

     630

  7 469

13 077

  2 244

     210

     720

28 946

     655

  5 002

13 543

  3 242

     262

     614

Jumlah/ Total

179

54 378

52 228

Sumber : Riau Dalam Angka 2010 Yang Telah Disesuaikan.

III. 2. Peran Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha

Dari uraian-uraian di atas, seyogyanya Pemerintah Daerah lewat Dinas-Dinas terkait perlu segera menginventarisasi perusahaan-perusahaan dalam wilayah kerjanya masing-masing. Dari data masing-masing perusahaan perlu diketahui luas areal kerja perusahaan-perusahaan yang bersangkutan, letak kedudukan arealnya berada di desa mana produktivitas usahanya serta program kerja CDR-nya.

III. 2. 1. Peran Pemerintah

Dari data perusahaan yang bersangkutan, dinas terkait dapat menetapkan arahan kepada desa-desa yang akan menjadi areal kegiatan CDR perusahaan-perusahaan tersebut. Desa sebagai bagian terbawah dari unsur Pemerintahan sesuai arahan dari tingkat kabupaten mengajukan rencana kerjanya ke Kecamatan untuk di bawa ke tingkat kabupaten.

Arahan atas program dan rencana kerja oleh tingkat kabupaten ini sangat penting. Satu dan lain hal adalah agar rencana kerja pembangunan desa dengan dana CDR tetap dalam kerangka pembangunan daerah dan nasional. Dengan arahan tersebut Pemerintah Kabupaten juga dapat melakukan kontrol atas pelaksanaannya kelak. Tanpa peran Pemerintah Daerah, boleh jadi banyak perusahaan yang semestinya menjalankan CDR nya justru tidak melakukannya. Hal demikian ini sudah barang tentu merupakan kerugian bagi desa dan daerah yang bersangkutan.

Mungkin juga terjadi perusahaan telah menjalankan program CDR-nya. Namun bukan tidak mungkin program itu hanyalah untuk keuntungan perusahaan saja. Misalnya dari sudut besarnya dana dan penggunaannya tidak sesuai untuk pembangunan desa karena tidak terarah.

III. 2. 2. Peran Masyarakat

Masyarakat selain merupakan pelaku pembangunan, pengguna hasil-hasil pembangunan, juga berperan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan, dengan demikian peran masyarakat ini sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan. Sayang sekali besarnya jumlah anggota masyarakat kita ini tidak disertai dengan kualitas mereka yang memadai, oleh karena itu terkadang justru banyaknya masyarakat dengan kualitas yang tidak memadai ini menjadi beban dan bahkan menghambat pembangunan.

Berkaitan dengan itu pula, maka Pemerintah berkewajiban meningkatkan kualitas masyarakat lewat dunia pendidikan. Dari data susenas 2009 sebanyak 2,87% penduduk Provinsi Riau tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah, sebanyak 20,58% tidak tamat sekolah dan 26,55% merupakan tamatan Sekolah Dasar, selanjutnya 19,66% tamat SLTP, 18,93% tamat SMU, sebesar 5,91% tamat SMU Kejuruan dan Sisanya merupakan tamatan Diploma dan Strata.

Yang cukup menarik adalah jumlah Sarjana baik SI, SII maupun SIII yang mencapai 3,62% dari total penduduk Provinsi Riau, dengan demikian peran para sarjana ini sangat strategis untuk memajukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi ini. Dengan meningkatnya kualitas SDM, maka di harapkan beban sewaktu berkurang, begitu juga dengan hambatan pembangunan.

Di sisi lain, dengan adanya peningkatan kualitas SDM, selain dapat mengurangi beban sewaktu dan dapat mengurangi hambatan dalam pembangunan, SDM yang berkualitas tersebut juga diharapkan dapat memberikan kontrol sehat yang dapat meningkatkan kualitas hasil pembangunan itu sendiri, dan juga ikut berperan serta menjadi pelaksana pembangunan yang berkualitas.

Seyogyanya ada anggota kelompok masyarakat yang memang mempunyai kemampuan berinteraksi dalam pembangunan ikut terlibat dari sejak perencanaan pembangunan. Dengan keterlibatannya ini diharapkan yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan pembangunan sekaligus melakukan kontrol.

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, maka yang bersangkutan dapat segera melakukan koreksi, dan dengan adanya tindakan koreksi yang cepat, maka pelaksanaan pembangunan akan dapat selesai tepat waktu serta efisien dalam pemanfaatan dananya.

Dalam pelaksanaan CDR, masyarakat merupakan mitra kerja perusahaan, seharusnya memiliki kedudukan yang setara dengan perusahaan. Oleh karena itu pelaksanaan CDR akan betul-betul terarah dan terkontrol dengan baik. Hasil pelaksanaan CDR tersebut juga akan memuaskan kedua belah pihak. Jika kedudukan kedua belah pihak ini tidak setara, maka arah pelaksanaan CDR dapat di selewengkan sesuai dengan keinginan pihak yang lebih dominan. Akibatnya hasilnya dapat menimbulkan kekecewaan pihak-pihak yang lemah.

III. 2. 3. Peran Dunia Usaha

Badan Usaha baik milik negara maupun swasta merupakan lokomotif pembangunan ekonomi bangsa. Sebagai suatu unit usaha ekonomi Badan usaha sudah barang tentu berorientasi pada profit, terlebih-lebih Badan Usaha Swasta (BUMS)  Dengan adanya profit oriented walaupun merupakan kewajiban, perusahaan pasti berusaha menekan pengeluarannya sekecil mungkin. Tanpa adanya kontrol pihak luar, bila mungkin CDR, yang merupakan kewajiban sosial bagi perusahaan tidak dijalankan dengan sepenuh hati. Hanya perusahaan yang memahami betul peran CDR bagi keamanan usahanya, yang menjalankan CDR dengan benar dan baik. Mungkin belum banyak perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Itulah sebabnya maka diperlukan peran Pemerintah dalam pembinaan dan kontrol setiap aktifitas perusahaan dalam wilayahnya.

Apabila dibandingkan kegiatan sektor perkebunan dan kehutanan misalnya, dari dahulu hingga saat ini pun rentabilitas usaha perkebunan lebih tinggi daripada kehutanan. Dari usaha di bidang HTI misalnya, CDR sebagai kegiatan kelola sosial ditetapkan ± 1% dari setiap hektar kegiatan penanaman. Setelah panen, setiap m³ kayu uang yang dihasilkan juga wajib dikenakan PSDH-nya. Oleh karena itu semestinya pada usaha perkebunan perusahaan dapat menyediakan dana CDR lebih dari 1% terhadap setiap kilogram produk kebun yang dihasilkannya. Di antara sektor-sektor tersebut diatas, barangkali kegiatan di sektor pertambangan yang paling tertutup. Sektor ini sangat padat modal dan teknologi, menggarap sumber daya yang tidak terbarukan (non renewable), namun dapat difungsikan sebagai penggerak pembangunan yang memberikan efek ganda yang besar.

Pengaruh terhadap lingkungan dari kegiatan pertambangan terutama yang bersifat terbuka horizontal sangat besar, oleh karena itu semestinya pelaksanaan CDR dari kegiatan pertambangan harus lebih besar dibanding sektor-sektor lain meksipun resiko finansial kegiatan ini juga besar. Untuk itu pemerintah perlu lebih mendorong perusahaan-perusahaan pertambangan agar lebih transparan dalam melaksanakan program-program CDR-nya.

IV. Kesimpulan

  1. Walaupun mungkin kecil bagi Provinsi Riau, namun dana CDR sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah. Dengan dana yang dapat mencapai ratusan milyar rupiah setiap tahun, kegiatan CDR akan sangat membantu pelaksanaan program pengentasan kemiskinan daerah ini.
  2. Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan serta industri pengolahannya adalah contoh bagi adanya peluang untuk memanfaatkan dana kegiatan CDR ini.
  3. Pemerintah Daerah seharusnya sangat berkepentingan untuk mendorong perusahaan-perusahaan agar melaksanakan kegiatan CDR-nya secara baik dan benar serta bermitra dengan masyarakat setempat.
  4. Pemerintah daerah juga berkewajiban membina dan mendayagunakan kelompok-kelompok masyarakat agar mampu menjadi mitra kerja setara bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CDR.
  5. CDR dapat membantu Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan daerahnya akibat sulitnya menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu mengabaikan potensi CDR merupakan suatu kekeliruan.

V. Kepustakaan

 

  1. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Komisariat Provinsi Riau. Data Luas HTI Provinsi Riau 2009.
  2. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Riau Dalam Angka 2010.
  3. Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Data Statistik Perkebunan Perkebunan Provinsi Riau 2009.

Pekanbaru,   9 Januari 2011

Ir. Abdul Gafar Santoso