KEMELUT HTI DI RIAU DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN YANG LEMAH

by Ir. Abdul Gafar Santoso

KEMELUT HTI DI RIAU DALAM PERSPEKTIF

PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN YANG LEMAH

 

Proses peradilan atas kasus perizinan HTI di Provinsi Riau hingga saat ini masih terus berlangsung. Seperti diketahui, izin HTI yang bermasalah di Provinsi ini berawal dari adanya pelimpahan wewenang penerbitan izin HTI dari Menteri Kehutanan kepada para Gubernur dan Bupati. Pelimpahan wewenang ini tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000, tentang Pedoman Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. Sayangnya persyaratan areal izin HTI yang diterbitkan oleh para Bupati ini tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertuang dalam SK Menteri tersebut.

Berdasarkan SK Menteri tersebut areal izin HTI harus berupa tanah kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar dengan potensi kayu bulat untuk semua jenis berdiameter 10 cm tidak melebihi 5 m3 per hektar. Sementara itu dalam areal izin HTI yang diterbitkan oleh para Bupati, hampir semuanya memiliki potensi kayu bulat lebih dari 50 m3 per hektar. Dengan demikian izin HTI yang diterbitkan oleh para Bupati itu dianggap melanggar SK Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000. Oleh karena itu para Bupati yang telah menerbitkan izin HTI didakwa Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan tipikor telah merugikan Negara milyaran rupiah. Dakwaan yang sama juga ditujukan terhadap para Kepala Dinas Kehutanan yang mengesahkan RKT-nya.

Dilihat dari kacamata SK Menteri tersebut, jelas bahwa izin HTI yang diterbitkan oleh para Bupati itu telah melanggar keputusan Menteri. Namun demikian, apakah izin HTI tersebut juga melanggar Undang-Undang Kehutanan, dan bagaimana jika tidak melanggar? Pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab dan diketahui oleh semua pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di dalam Penjelasan Pasal 28 dinyatakan bahwa usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam. Dalam ketentuan tersebut di atas terdapat kata diutamakan yang mengandung pengertian adanya alternatif atau pilihan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa HTI dapat dilaksanakan dalam kawasan hutan yang tidak produktif dan dapat juga dilakukan di areal hutan yang produktif, walaupun yang diutamakan adalah areal hutan yang tidak produktif.

Sebenarnya areal hutan yang tidak produktif juga tidak hanya melulu berupa tanah kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar saja, akan tetapi areal hutan yang tidak produktif ini juga dapat berupa hutan rawang, hutan bertumbuhan kurang, dan beberapa klas hutan lainnya yang termasuk dalam katagori hutan yang tidak produktif.

Pada umumnya areal HTI yang ada di Provinsi Riau ini berupa hutan rawang yang potensi kayunya melebihi 50 m3 per hektarnya. Dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 228/Kpts-II/1990, dinyatakan bahwa hutan rawang adalah hutan yang memiliki tegakan dengan volume rata-rata kurang dari 20 m3/ha untuk pohon jenis komersial dengan diameter lebih dari 30 cm.

Dengan demikian, jika suatu areal hutan memiliki potensi kayu jenis komersial yang berdiameter di atas 30 cm sebesar 19 m3, sedangkan jenis non komersialnya sebesar 25 m3, dan kayu-kayu jenis komersial dan non komersial yang berdiameter kurang dari 30 cm sebesar 100 m3, maka areal hutan seperti ini merupakan hutan rawang yang termasuk katagori hutan yang tidak produktif, sehingga dapat dijadikan areal pembangunan HTI sesuai dengan yang dimaksud oleh Undang-Undang Kehutanan.

Berdasarkan norma yang berlaku umum, sebenarnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini PP tidak boleh bertentangan undang-undang, apalagi SK Menteri. Itulah sebabnya ketentuan tentang hutan tanaman dalam PP, mulai dari PP Nomor 34 Tahun 2002 sampai dengan PP Nomor 6 Tahun 2007 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan, dan oleh karena itu direvisi. Dengan demikian SK Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 yang ketentuan areal HTI-nya sama dengan PP Nomor 34 Tahun 2002 juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan.

Peraturan perundang-undangan Kehutanan yang telah sesuai dengan undang-undangnya baru terpenuhi dalam PP Nomor 3 Tahun 2008 yang mencantumkan kata diutamakan dalam ketentuan yang terkait dengan persyaratan areal HTI. Selengkapnya ketentuan dalam PP Nomor 3 Tahun 2008 tersebut berbunyi: Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.

Apabila diperhatikan, ternyata hanya karena tidak dicantumkannya kata diutamakan saja, maka ketentuan mengenai persyaratan areal HTI dalam PP harus direvisi beberapa kali sampai benar-benar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undangnya. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya dari sejak SK Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 sampai dengan PP Nomor 6 Tahun 2007, ketentuan yang berkaitan dengan areal hutan tanaman tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan. Sebaliknya, justru izin HTI yang diterbitkan oleh para Bupati yang arealnya berupa hutan rawang tidak melanggar Undang-Undang Kehutanan.

Walaupun izin HTI yang diterbitkan oleh para Bupati tersebut tidak melanggar undang-undang, akan tetapi sebenarnya telah berakibat terjadinya kerugian Negara. Hal ini terjadi karena adanya penebangan hutan alam yang hasilnya tidak sepenuhnya masuk ke kas Negara, melainkan ke kas perusahaan pemegang izin. Yang masuk ke kas Negara hanya berupa pungutan PSDH dan DR dari kayu-kayu hasil tebangan tersebut.

Pengenaan PSDH dan DR atas kayu hasil tebangan sebenarnya hanya cocok untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang dilakukan dengan sistem tebang pilih. Untuk HTI yang pelaksanaannya dilakukan dengan sistem tebang habis dengan pemudaan buatan sangat berbeda. Pada HTI, tegakan hutan alam yang ditebang habis dalam rangka penyiapan lahan HTI, seharusnya secara keseluruhan masuk ke Kas Negara untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kesemuanya ini terjadi sebagai akibat terdapatnya mindset yang keliru bahwa semua hasil hutan dari hutan alam cukup dikenai pungutan PSDH dan atau DR saja. Ada juga pemahaman sementara pihak yang keliru, yang menyatakan bahwa karena Negara hanya menguasai saja dan bukan memiliki sumber daya hutan, maka Negara tidak punya hak atas hasil tebangan kayu dari hutan alam. Bagaimanapun Negara sepenuhnya berhak atas hasil hutan alam yang ditebang, karena dana yang terhimpun dan dimasukkan ke dalam Kas Negara sepenuhnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat lewat program-program pembangunan.

Keteledoran telah terjadi akibat mindset yang keliru seperti tersebut di atas. Keteledoran ini baru disadari Pemerintah tahun 2009 dengan diundangkannya Permenhut Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman. Apalagi Permenhut ini kemudian dicabut karena dianggap cacat hukum, akan tetapi Permenhut yang barupun ternyata masih cacat hukum pula.

Apabila kita mau cermat, kesalahan sebenarnya telah terjadi sejak dari Undang-Undang Kehutanan. Dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja. Seharusnya dalam Pasal ini tidak setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan harus dikenakan ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Khusus untuk pemegang izin usaha pemanfaatan hutan tanaman dan izin pemanfaatan kayu (IPK), mereka wajib menyerahkan seluruh hasil penjualan tegakan hasil tebangan hutan alam ke Kas Negara. Oleh karena itu terhadap pemegang izin ini tidak perlu dikenakan kewajiban membayar PSDH dan DR atas kayu-kayu yang ditebang tersebut, karena hasil penjualan kayu dari hutan alam tersebut tidak dinikmati oleh pemegang izin, melainkan dinikmati oleh Negara. Besarnya hasil penjualan kayu tebangan hutan alam yang wajib disetorkan oleh pemegang izin ini seharusnya sebesar harga jual kayu setelah dikurangi dengan biaya produksinya.

Oleh karena itu semestinya penggantian nilai tegakan atau ganti rugi tegakan baru dapat dikenakan setelah ada revisi Undang-Undang Kehutanan. Revisi Undang-Undang Kehutanan ini seyogyanya sekaligus untuk menampung aspirasi yang menginginkan adanya Undang-Undang Pemberantasan Ilegal Loging. Sebenarnya sangat tidak beralasan jika sudah ada Undang-Undang Kehutanan, akan tetapi masih terdapat pula pihak-pihak yang menginginkan adanya Undang-Undang Pemberantasan Ilegal Loging.

Selama undang-undangnya masih belum direvisi, maka ketentuan mengenai pengenaan ganti rugi nilai tegakan atas tegakan hutan alam yang ditebang dalam rangka persiapan lahan pembangunan HTI dan perkebunan yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan, pembangunan koridor, pertambangan, dan sebagainya akan tetap bermasalah.

Apabila analisis tersebut di atas benar, maka vonis dan dakwaan kepada para Bupati dan Kepala Dinas terkait kerugian Negara karena adanya tebangan hutan alam dalam rangka penyiapan lahan HTI tidak beralasan, karena kerugian itu semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelemahan peraturan perundang-undangan kehutanan itu sendiri. Sebaliknya vonis atau dakwaan atas adanya gratifikasi merupakan hal lain jika hal itu benar terbukti. Namun demikian, adanya gratifikasi ini tidak dapat dijadikan dasar atas kerugian Negara, karena perundang-undang kehutanan yang ada hanya mewajibkan kepada pemegang izin untuk membayar PSDH dan DR atas setiap kayu dari hutan alam yang ditebang, dan ini telah dilakukan oleh para pemegang izin. Sementara itu, ketentuan mengenai penggantian nilai tegakan atau ganti rugi nilai tegakan baru diundangkan tahun 2009, yang kemudian direvisi kembali tahun 2011.

Dengan berkaca pada banyaknya kelemahan perundang-undangan kehutanan selama ini, maka Pemerintah perlu mengevaluasi kembali perundang-undangan kehutanan yang ada saat ini. Pemerintah tidak boleh lagi hanya mengeluarkan ketentuan perundang-undangan yang sangat normatif seperti misalnya: Pembangunan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran yang telah dibangun berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 614 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Campuran, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Ketentuan tersebut sangat normatif, karena ketentuan perundang-undangan mana yang akan dilanggar tetap tidak jelas. Kemungkinan besar para pejabat kementerian ini pun kalau saat ini ditanya SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 614 Tahun 1999 ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mana, bukan tidak mungkin mereka juga akan kebingungan.

Sering kali juga penjelasan atas Pasal atau ayat dalam peraturan perundang-undangan hanya berbunyi cukup jelas saja. Mungkin hal ini cukup jelas bagi mereka yang merumuskan perundang-undangan tersebut, akan tetapi tidak bagi banyak pihak yang menjadi pelaksana peraturan perundang-undangan itu.

Mudah-mudahan Pemerintah sadar atas kekurangannya selama ini dan tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang menciptakan masalah terutama kepada pelaksana peraturan itu.

Pekanbaru,  November 2011

Abdul Gafar Santoso

Pemerhati Kehutanan & Lingkungan